Network
OKE FLORES.COM - Direktur Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menilai, kesimpulannya adalah permasalahan yang harus diwaspadai seluruh peserta pemilu 2024.
Pemerintah sendiri telah mengalokasikan dana hingga Rp30 miliar untuk mempercepat prosesnya. Pengurangan aksi pada tahun 2023. Hasto mengatakan, dirinya akan mengusulkan agar persoalan pembayaran menjadi bahan perdebatan para peserta pemilu 2024.
"Saya akan usul, nanti debat-debat, baik (debat) capres, kemudian debat pemilihan kepala daerah, itu kami mengusulkan harus ada materi stunting," katanya saat jumpa pers di Jakarta, dilansir Pikiran-Rakyat.com Sabtu 23 September 2023.
Baca Juga: PDIP Bantah Secara Tegas Rumor Ganjar Pranowo Duet dengan Prabowo Subianto
Sambil bercanda, Hasto menambahkan, pemilih yang tidak memperhatikan pembayaran patut dicurigai membayar.
"Kalau ada calon kepala daerah, calon pimpinan, yang tidak memasukkan stunting, jangan-jangan calon itu stunting," tuturnya.
