Network
OKE FLORES.COM - Biaya politik yang dibutuhkan seseorang untuk menjadi pejabat, sudah bukan hal tabu diperbincangkan masyarakat Indonesia. Elite partai politik pun pernah mengakui adanya biaya politik senilai Rp40 miliar untuk menjadi calon legislator (caleg) di DPR.
Biaya politik ini erat kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang menjadi salah satu permasalahan terbesar di Indonesia.
Jelang kontestasi politik 2024, permasalahan ini kembali disorot oleh Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Taufiequrachman Ruki.
Baca Juga: Polda Metro Jaya Bakal Libatkan 6 Ahli Terkait Kasus Sindikat Video Porno Kramat Tunggak
Dia mengatakan, biaya politik memicu politik dinasti yang masih menguasai sistem politik di Indonesia.
Anda bayangkan untuk menjadi anggota dewan, harus menghabiskan Rp5 miliar dan ini sudah diakui oleh salah satu anggota Dewan," kata Taufiequrachman yang menjadi Ketua KPK RI periode 2023-2007.
Dia mengakui banyak politisi yang menggunakan ongkos politik untuk bisa menduduki kursi parlemen. Dalam temuan di lapangan, untuk maju sebagai gubernur saja memerlukan biaya lebih dari Rp200 miliar.
