Network
"Jadi gubernur itu tidak cukup Rp200 miliar, terus itu duit siapa yang mau dipakai, bagaimana mengembalikannya?," katanya di Serang, Banten, dilansir Pikiran-Rakyat.com Kamis 5 Oktober 2023.
Taufiequrachman menilai, ongkos inilah yang memicu munculnya sistem politik oligarki atau politik dinasti.
"Dari sistem berduit tadi menghasilkan oligarki politik, dinasti politik, semua menduduki jabatan politik mulai dari ibu, bapak, anak, saudara," ujarnya yang juga pernah menjadi anggota DPR.
Guna menyelesaikan masalah tersebut, Taufiequrachman meminta para ketua umum partai hingga DPR memperbaiki undang-undang di Indonesia agar dapat mengurangi biaya politik yang terlalu tinggi.
"Yang harus memperbaiki ya para ketua partai itulah, presiden, pimpinan dewan harus memperbaiki undang-undangnya agar biaya politik itu dikurangi," katanya.
Ongkos Politik vs Ketegangan Kompetisi
Ahli Hukum Tata Negara Universitas Udayana, Jimmy Z. Usfunan mengevaluasi bahwa jumlah uang yang dikeluarkan oleh setiap calon legislatif, akan meningkatkan tekanan persaingan, bahkan berpotensi memicu pertikaian dengan rekan sesama partai.
"Besarnya modal yang digunakan, dengan asumsi yang besar menjadi pemenang. Sementara caleg yang lain juga berani melakukan adu modal. Akibatnya cost politic menjadi makin besar, menjadikan para calon akhirnya rela berutang atau bahkan menggadaikan rumah dan barang-barang berharga lainnya demi kemenangan” kata Jimmy.***
