Network
OKE FLORES.COM - Dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2024 Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiapkan dukungan infrastruktur digital.
Dukungan tersebut terdiri dari layanan telekomunikasi yang berkualitas. penyediaan akses internet, data center, hingga jaminan layanan logistik.
"Seiring dengan rangkaian Pemilu 2024, Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika melakukan pengukuran Quality of Service (QoS) di 514 kabupaten, kota dan titik strategis lainnya, untuk memonitor kualitas layanan broadband dalam rangka mendukung Pemilu." tuturnya dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI mengenai Diseminasi Informasi dan Dukungan Infrastruktur TIK Pemilu 2024 di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 29 November 2023.
Baca Juga: Menkominfo Akan Kampanyekan Pemilu Damai 2024 Lewat SMS Blast
Menteri Budi Arie mengatakan bahwa untuk memastikan pelaksanaan pemilu, khususnya penghitungan suara, tidak mengalami gangguan sinyal, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan penyelenggara layanan telekomunikasi yang digunakan KPU dan Bawaslu.
"Kominfo melakukan pengawasan terhadap kualitas layanan secara rutin. Apabila diperlukan, Bawaslu dapat mengajukan permohonan penambahan kapasitas. Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika telah berkoordinasi dengan PT Telkom terkait kesiapan mendukung Pemilu 2024," ujarnya.
Salah satu aplikasi yang dapat digunakan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) adalah Sistem Informasi Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (Sietik) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Menkominfo menawarkan dukungan untuk penggunaan PDNS ini.
"Secara khusus kami telah mengalokasikan 38 Ghz VCPU (Virtual Central Processing Unit), 84 Gb memory, 5.99 Tb storage untuk dukungan penyelenggaraan Pemilu 2024," jelasnya.
Akses internet dibantu oleh Kementerian Kominfo di 14.351 lokasi layanan publik di seluruh Indonesia, termasuk di daerah terpencil.
"Dan dapat dimanfaatkan untuk diseminasi informasi mengenai Pemilu Damai," tandas Menteri Budi Arie.
Untuk kebutuhan logistik, Kementerian Kominfo memberikan dukungan penyediaan jaringan pos di 514 kabupaten dan kota serta 49,20% dari 7320 kelurahan memiliki titik layanan pos.
"Jaringan pos juga telah mencakup 100% kelurahan di indonesia. Beberapa penyelenggara pos juga ditunjuk sebagai distributor logistik melalui mekanisme tender dan e-catalog, salah satunya adalah PT Pos Indonesia," jelas Menkominfo.
Menteri Budi Arie mengatakan PT Pos Indonesia telah melakukan beberapa langkah untuk mendukung Pemilu, salah satunya dengan membentuk satuan tugas pelaksana distribusi logistik dan perlengkapan Pemilu dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak.
"Sebagai vendor distribusi, PT Pos menggunakan Aplikasi Silog KPU untuk memastikan teknis operasional sesuai dengan SOP yang ditetapkan KPU," ungkapnya.***
