Kemenkeu Menerima Penghargaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Tahun 2023

- 7 Desember 2023, 11:43 WIB
Foto: Kemenkeu Menerima Penghargaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Tahun 2023
Foto: Kemenkeu Menerima Penghargaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Tahun 2023 /

OKE FLORES.COM - Dalam kategori Instansi Pemerintah, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerima penghargaan sebagai Unit Kerja Terbanyak Peraih Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2023.

Pada hari Rabu, 6 Desember 2023, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan penghargaan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada acara Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) Tahun 2023 di Nusa Dua, Bali.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada lembaga pemerintah yang telah melakukan upaya terbaik mereka untuk mengelola birokrasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Baca Juga: Fiscal Day 2023: Merayakan Prestasi ASN dan Mahasiswa  

Dalam kesempatan ini, Presiden Ma'ruf Amin mengucapkan selamat kepada lembaga yang menerima predikat B ke atas dalam penilaian pelaksanaan RB dan AKIP. Dia juga mengucapkan selamat kepada unit kerja lembaga yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. 

“Semoga prestasi ini semakin menjadi motivasi, baik bagi instansi bersangkutan maupun instansi lainnya untuk terus melakukan terobosan dalam menggerakkan reformasi birokrasi yang berdampak langsung bagi masyarakat,” kata Wapres, dikutip dari laman Kementerian Keuangan RI, Kamis 07 Desember 2023. 

Presiden menyatakan bahwa kebijakan reformasi birokrasi yang ditetapkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025 telah memasuki jalur yang tepat. 

“Kita harapkan hal ini semakin mendekatkan kita kepada cita-cita menuju birokrasi kelas dunia,” ujar Wapres. 

Baca Juga: PLN Gandeng ACWA Power untuk Bangun 2 PLTS Terapung di Sumbar dan Jabar

Selain itu, Wapres menyatakan bahwa menjelang dua puluh tahun reformasi birokrasi, telah terjadi banyak perubahan yang signifikan. Beberapa contohnya termasuk peningkatan jumlah lembaga pemerintah yang mencapai nilai Index Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dengan kategori baik ke atas, serta peningkatan jumlah unit kerja percontohan yang diberi predikat Wilayah Birokrasi Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di sektor-sektor penting.

“Menjadi kebanggaan pula bahwa peningkatan kualitas birokrasi kita mendapat penilaian positif dari lembaga internasional. Bank Dunia dalam rilis Worldwide Governance Indicators atau WGI menempatkan Indonesia di posisi ke 73 dari 214 negara,” kata Wapres.

Selain itu, Indeks Efektivitas Pemerintahan Indonesia naik menjadi 66,04 pada tahun 2023 dari 64,76 pada tahun 2022. Presiden mengatakan bahwa pencapaian ini harus menjadi inspirasi bagi seluruh lembaga untuk terus berkembang. 

“Berbagai kebijakan strategis reformasi birokrasi dan manajemen aparatur sipil negara harus dijalankan berkelanjutan, masif, dan serentak tidak hanya di pusat, tapi juga di daerah,” ujar Wapres.***

Editor: Adrianus T. Jaya

Sumber: Kementerian Keuangan RI


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah