Network
Portal ini akan menjadi alat yang kuat untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi kemungkinan korupsi di industri ekstraktif dengan memberikan akses publik ke data mentah.
“Dengan transparansi yang ditingkatkan pihak-pihak terkait baik dari pemerintah, industri, maupun masyarakat akan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai operasional sektor pertambangan, minyak dan gas serta mineral dan batubara,” sambung Agus.
Portal data ini juga dimaksudkan untuk mendorong upaya pencegahan korupsi dengan menjamin bahwa setiap aspek pengelolaan sumber daya alam diawasi secara ketat dan dilaksanakan dengan integritas yang tinggi.
Dengan demikian, portal data ini akan menjadi langkah maju menuju lingkungan pengelolaan sumber daya alam yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik yang tidak menguntungkan.
“Tantangan pasca launching, tentu tidak hanya terbatas pada aspek teknis tetapi juga melibatkan upaya berkelanjutan dalam menjaga integritas dan validitas data yang disediakan. Mempertahankan kualitas data menjadi aspek kritis dimana perlu dilakukan pembaharuan secara berkala untuk memastikan bahwa informasi yang tersedia tetap relevan dan akurat,” ujar Agus
Oleh karena itu, Agus menekankan bahwa agar portal ini tetap menjadi sumber informasi yang dapat diandalkan, diperlukan sistem pemeliharaan data yang baik dan mekanisme validasi yang cermat.
Dia juga menegaskan bahwa Kemenkeu siap untuk berkolaborasi untuk mendukung data yang dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan portal.
“Salah satu inisiatif bersama yang kita sama-sama sudah mengenal Sistem Informasi Mineral Batubara atau SIMBARA. Saya kira itu satu gambaran sistem yang sangat baik yang tentunya akan mendukung validitas data karena SIMBARA ini mengintegrasikan dari hulu ke hilir. Saya kira itu salah satu contoh dari integrasi proses bisnis dan integrasi sistem yang akan sangat mendukung reliabelnya portal ini kedepan tentunya. Dan kita berharap tidak hanya sektor mineral dan batubara yang kedepan kita bisa integrasikan dalam satu sistem yang terintegrasi proses bisnis maupun sistemnya, namun juga minyak dan gas bumi,” kata Agus.
Untuk mencapai semua ini, pemerintah, industri, dan masyarakat sipil harus bekerja sama. Dalam proses perumusan kebijakan dan implementasi inisiatif (EITI), pemerintah harus melibatkan semua pemangku kepentingan.
Industri harus berpartisipasi secara aktif dan terbuka serta memastikan bahwa operasi mereka memenuhi standar berkelanjutan. Pada akhirnya, EITI adalah langkah besar menuju berkelanjutan di industri ekstraktif.
