Network
Verifikasi dan Validasi: Setelah menerima laporan, tim yang ditunjuk akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap informasi yang disampaikan dalam laporan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa laporan yang diterima benar adanya dan layak untuk ditindaklanjuti.
Penyelidikan: Tim penyelidik akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan laporan yang diterima. Mereka akan mengumpulkan bukti-bukti dan informasi tambahan untuk memastikan kebenaran dari laporan tersebut.
Pengambilan Tindakan: Apabila ditemukan bukti yang cukup mengindikasikan adanya pelanggaran netralitas ASN, maka akan diambil tindakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tindakan tersebut dapat berupa sanksi disiplin atau tindakan hukum sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
Pemberitahuan kepada Pelapor: Setelah penanganan selesai dilakukan, pihak berwenang akan memberikan pemberitahuan kepada pelapor mengenai hasil dari proses penanganan laporan yang mereka ajukan.
Baca Juga: Mewujudkan Pendidikan Berkualitas Melalui Beasiswa JKK bagi Anak PNS dan PPPK Menurut UU ASN
Manfaat SBT dalam Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN
Penerapan SBT dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN memiliki beberapa manfaat yang signifikan, antara lain:
-
Transparansi: SBT memungkinkan proses penanganan pelanggaran menjadi lebih transparan karena masyarakat dapat mengikuti perkembangan dari laporan yang mereka ajukan.
-
Efisiensi: Dengan memanfaatkan teknologi, proses penanganan pelanggaran dapat dilakukan secara lebih efisien dan cepat.
-
Akuntabilitas: Dengan adanya SBT, ASN akan lebih bertanggung jawab atas tindakan mereka karena mengetahui bahwa pelanggaran yang dilakukan dapat dilaporkan oleh masyarakat dan akan ditindaklanjuti.
-
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Dengan menekan pelanggaran netralitas ASN, diharapkan kualitas pelayanan publik juga akan meningkat karena ASN dapat fokus pada tugas dan fungsi mereka yang seharusnya.
