Network
OKE FLORES.COM - Pada Senin, 26 Februari 2024, dalam rapat paripurna Kabinet Indonesia Maju, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan kepastian yang sangat dinantikan tidak akan ada kenaikan tarif dasar listrik dan bahan bakar minyak (BBM) hingga Juni 2024.
Keputusan ini memberikan kelegaan kepada masyarakat di tengah tantangan ekonomi global dan ketidakpastian yang berkepanjangan.
Menteri Airlangga Hartarto menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi domestik dan global, serta kebutuhan masyarakat akan stabilitas harga energi.
Dalam konteks ini, memastikan bahwa harga listrik dan BBM tetap stabil menjadi langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Komitmen untuk tidak menaikkan tarif dasar listrik dan BBM juga merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia dalam menjaga inflasi tetap terkendali. Kenaikan harga energi merupakan salah satu faktor utama yang dapat memicu lonjakan inflasi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
Dengan menjaga harga energi tetap stabil, pemerintah berupaya untuk meminimalkan tekanan inflasi dan memberikan kepastian kepada pelaku usaha serta masyarakat dalam merencanakan aktivitas ekonomi mereka.
"Tadi diputuskan dalam sidang kabinet paripurna tidak ada kenaikan listrik, tidak ada kenaikan BBM sampai Juni (2024), baik itu yang subsidi," katanya di kantor Kemenko Perekonomian, Senin 26 Februari 2024. Hal itu pun menjadi salah satu faktor penyebab melebarnya target defisit fiskal APBN 2024 yang tercatat, yakni sebesar 2,29 persen terhadap PDB.
Sebab, subsidi untuk menahan kenaikan harga listrik dan BBM membutuhkan anggaran lebih besar untuk PT Pertamina maupun PT PLN. "Itu akan membutuhkan additional anggaran untuk Pertamina maupun PLN, dan itu nanti akan diambil baik dari sisa saldo anggaran lebih (SAL), maupun pelebaran defisit anggaran di 2024.
Jadi itu 2,3-2,8 (persen)," tutur Airlangga Hartarto. "Tahun depan pun dalam kerangka yg sama 2,4-2,8 jadi realistis," ucapnya menambahkan.
Pelebaran Defisit APBN
Airlangga Hartarto menyatakan bahwa selain subsidi listrik dan BBM, peningkatan anggaran subsidi pupuk menjadi Rp14 triliun dari sebelumnya Rp26 triliun juga berkontribusi pada pelebaran defisit APBN. Menurutnya, penambahan pagu subsidi memang diperlukan untuk mempertahankan tingkat produksi padi di tengah ancaman El Nino.
Selain itu, program bantuan langsung tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan yang mencapai Rp11 triliun turut menyumbang peningkatan defisit APBN pada tahun 2024. Airlangga Hartarto menyatakan bahwa jumlah pupuk subsidi biasanya antara 7 hingga 8 juta ton.
Namun, dengan harga pupuk saat ini sebesar Rp26 triliun, jumlah itu hanya 5,7 juta ton.
Oleh karena itu, jelas tidak cukup. Produksi padi menunjukkan penurunan yang signifikan bukan hanya karena pupuk tetapi juga karena El Niño.
Kritik APBN 2025
Pemerintah menetapkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun 2025 berkisar antara 2,45 persen dan 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto (GDP).
"Untuk postur awal ini tadi telah disampaikan dari sisi penerimaan negara maupun belanja negara dijaga, sehingga defisitnya untuk tadi adalah antara 2,45 hingga 2,8 persen dari GDP," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 26 Februari 2024.
Diharapkan bahwa defisit yang dibuat dalam sidang yang membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kerangka Ekonomi Makro (KEM), dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2025 akan membantu mengkomunikasikan antara pemerintah saat ini dan pemerintah yang akan datang.
Presiden Jokowi, menurut Sri Mulyani, juga meminta agar defisit APBN benar-benar dikendalikan di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu dan gejolak yang disebabkan oleh faktor geopolitik.
Postur APBN 2025 pemerintah baru saja dibuat, menggunakan perkiraan penerimaan negara, pajak, bea cukai, PNBP, dan kebutuhan belanja pemerintah.
Menkeu menyatakan bahwa sambil menunggu penetapan hasil Pemilu yang resmi dari KPU pada Maret mendatang, rincian RKP 2025, bersama dengan pagu indikatif untuk program prioritas, akan dibahas.
"Di bulan depan nanti kita fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring nanti KPU sudah memutuskan siapa pemerintahan yang official memenangi pemilu," ucap Sri Mulyani. Menurutnya, pagu indikatif program prioritas masih harus dibahas secara rinci dengan masing-masing kementerian/lembaga untuk menyesuaikan dengan program yang telah berjalan dan akan berjalan pada pemerintahan selanjutnya.
"Semuanya sudah harus masuk di situ, enggak ada yang on top. Jadi di dalam defisit itu sudah termasuk seluruh kebutuhan kementerian lembaga dan berbagai komitmen-komitmen yang ada," tutur Sri Mulyani.***
