Network
KEDIRI, OKE FLORES.COM – Ahmad Zulfi Wijaya Koordinator Forum Peserta Ujian Penyaringan Perangkat Desa (FPUPPD) Kabupaten Kediri didampingi tiga rekannya, Viona Ardira Clarisa Putri, Laundry Ardiansyah dan Debby D. Bagus Purnama memenuhi panggilan Polres Kediri berdasarkan surat panggilan No: B/246/III/Res 3.1/2024/Satreskrim untuk memberi klarifikasi terkait adanya kejanggalan dan kecurangan saat proses ujian maupun hasil akhir ujian perangkat desa. Keempat orang tersebut dimintai keterangan oleh Aiptu Mohamad Khojin, S.H di ruang pemeriksaan UNIT III Tipikor Satreskrim Polres Kediri pada Hari Senin Tanggal 11 Maret 2024 pada pukul 11.00 WIB.
Pemeriksaan memakan waktu hampir 5 jam, yang pada intinya mencocokan keterangan yang pernah diadukan oleh FPUPPD menyangkut dugaan kejanggalan dan kecurangan pelaksanaan ujian perangkat desa hingga proses mendapatkan hasil akhir nilai ujian pada tanggal 27 Desember 2023. Demikian disampaikan Ahmad Zulfi Wijaya kepada media ini (Senin, 11 Maret 2024).
“Intinya kita dimintai penegasan terkait apa yang telah kami adukan seperti yang pernah kami sampaikan kepada media ini,” ucap Zulfi. Dikatakan, dalam pemeriksaan kemarin dalam suasana yang rileks namun kami berharap kasus yang kami adukan ini seyogyanya disikapi serius oleh Polres Kediri.
Baca Juga: Profil Caleg NasDem Ratu Wulla yang Mengundurkan Diri Buat Viktor Laiskodat Tempati Senayan
Hal senada diungkapkan Laundry Ardiansyah. Menurutnya pelaksanaan ujian penyaringan kali lalu adalah peristiwa yang sangat memalukan. “Apa yang terjadi di Kabupaten Kediri sedang disimak oleh rakyat Indonesia di daerah lain. Apa yang sudah diatur dalam PERBUP kok dikangkangi begitu saja,” selorohnya. Jika memang penyaringan ujian perangkat desa berjalan dengan fair tentu kami tidak akan mengadu sana-sini.
“Jadi karena kejanggalan dan kecurangan sangat nyata dalam rangkaian pelaksanaan tes, hal itu yang memaksa kami untuk bersikap dan bersuara,” cetusnya.
“Apa yang kami perjuangkan ini agar daerah kita ini bisa lebih baik, tidak mendiamkan suatu kesalahan yang fatal dan mengamini sebuah kebobrokan,” ujarnya.
“Yang jelas kami ingin peristiwa ini harus diusut tuntas sampai akar-akarnya. Dan hukum harus tegak, siapa yang salah harus diproses. Tidak boleh ada tebang pilih. Kabupaten Kediri saat ini sedang jadi sorotan dan sedang jadi buah bibir gegara peristiwa pelaksanaan ujian penyaringan perangkat desa yang sangat memalukan,” harapnya.
Sementara itu Debby D. Bagus Purnama berharap pengusutan kasus ini tidak terlalu lama dan tidak bertele-tele. “Semua tahapan ada waktunya dan sudah ditentukan, intinya semua progress ada durasi waktunya. Kami semua anggota forum terus memonitor informasi dari semua lini,” ungkapnya.
