Network
OKE FLORES.COM - Kalimantan Barat, sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, tidak hanya memiliki potensi kekayaan alam, tetapi juga menarik perhatian ketika membahas harta kekayaan para pemimpin daerahnya.
Dalam konteks ini, perhatian seringkali tertuju pada harta kekayaan Bupati dan Wali Kota yang memimpin wilayah ini.
Dalam artikel ini, kita akan menelusuri harta kekayaan beberapa Bupati dan Wali Kota di Kalimantan Barat serta mencari tahu siapa yang dianggap sebagai kepala daerah paling tajir di wilayah tersebut.
Baca Juga: TREAGIS! Bocah Perempuan di Bekasi Dibunuh Lalu Dibungkus Karung, Pelakunya Pria Lansia
Kekayaan pejabat, termasuk bupati dan wali kota Kalimantan Barat, dapat diakses secara mudah dan terbuka.
Karena itu, harta kekayaan Bupati dan Wali Kota dapat diakses melalui situs web e-LHKPN.
Pejabat sendiri harus melaporkan kekayaan mereka setiap tahun.
Ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Upaya untuk menghentikan korupsi mencakup laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, juga dikenal sebagai LHKPN.
Karena para penyelenggara negara harus transparan, bertanggung jawab, dan jujur, mereka tidak boleh menikmati harta yang tidak sah.
Selama Wajib LHKPN menjabat, LHKPN diberikan secara berkala setahun sekali pada harta yang dimiliki pada tanggal 31 Desember.
Penting untuk menyerahkan LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
Data Harta Kekayaan berikut diberikan oleh 14 Kepala Daerah di Kalbar, menurut laman e-LHKPN pada Kamis 13 Juli 2023.
1. Edi Rusdi Kamtono, Wali Kota Pontianak
Pada 5 Maret 2022, Edi Rusdi Kamtono melaporkan harta kekayaan terakhir.
Menurut data, Edi Rusdi Kamtono memiliki total kekayaan sebesar Rp7.732.518.829.
Kekayaan Edi Rusdi Kamtono telah dikurangi dengan hutang sebesar Rp3.714.573.832.
Hutang Edi Rusdi Kamtono ada sejak LHKPN 2019.
Dari awal penunjukannya sebagai Wali Kota Pontianak, hutang Edi Rusdi Kamtono telah berkurang sekitar Rp. 200 jutaan.
2. Muda Mahendrawan, Bupati Kubu Raya
Muda Mahendrawan memiliki total uang 7.253.388.670.
Jika dibandingkan dengan LHKPN tahun sebelumnya, total harta kekayaan ini turun sebesar Rp1.021.924.654 rupiah.
Menurut LHKPN 2021, Muda Mahendrawan memiliki total kekayaan Rp8.275.313.324.
Berkurangnya Harta Kekayaan Muda Mahendrawan terjadi di sektor Harta Lainnya hingga dengan Harta Bergerak.
Baca Juga: Inilah Perbandingan Harta Kekayaan 2 Bakal Calon Bupati Wonogiri, Siapa Paling Kaya?
3. Pj Wali Kota Singkawang, Sumastro
Sumastro memiliki total uang Rp. 3,082.080.156.
Harta Kekayaan Sumastro meningkat sebesar Rp. 466.112.907, atau 17%, dibandingkan dengan LHKPN tahun sebelumnya.
Hutang Sumastro berkurang hingga Rp169.229.675 setiap tahun, selain peningkatan harta kekayaan.
Namun, dari awal tahun lalu sebesar Rp1.071.616.127, Kas dan setara Kas Sumastro sekarang hanya menyisakan Rp. 852.029.359.
Aset yang terdiri dari tanah dan struktur yang ada di Singkawang, Kubu Raya, dan Kayong Utara telah meningkatkan nilai harta kekayaan Sumastro.
Tanah di Kayong Utara dimiliki Sumastro sebagai hasil dari warisan.
4. Samuel, Pj Bupati Landak
Pada 7 Januari 2023, Samuel melaporkan harta kekayaan terbarnya untuk periodik 2022.
Menurut LHKPN tahun 2014, Kepala Dinas Pendapatan Daerah tersebut memiliki harta kekayaan sebesar Rp4.045.524.511.
Kekayaan tersebut mencakup tanah, struktur, mesin, dan alat transportasi.
Samuel juga dilaporkan memiliki uang tunai dan setara sebesar Rp2,6 miliar.
Samuel juga dilaporkan memiliki aset tambahan senilai Rp200 juta.
5. Sebastianus Darwis, Bupati Bengkayang
Sebastianus Darwis memiliki uang sebesar Rp8.650.471.711.
Hutang sebesar Rp300.000.000 telah dikurangi dari total aset.
Hutang Sebastian Darwis juga tercatat berkurang 52% setiap tahunnya, menjadi Rp335 juta.
Selain itu, kas dan setara Sebastian Darwis meningkat sebesar Rp796 juta.
Kekayaan Sebastianus Darwis meningkat sebesar Rp1,1 miliar per tahun.
Baca Juga: Inilah Perbandingan Harta Kekayaan Kadensus 88 dan Jampidsus
6. Satono, Bupati Sambas
Satono tercatat memiliki total uang sebesar Rp2.412.294.740.
Jika dibandingkan dengan LHKPN tahun sebelumnya atau 2021, yang berjumlah Rp2.007.122.112, total harta kekayaan meningkat 20%.
Selain itu, kas dan setara Kas Satono meningkat dari Rp178.492.112 menjadi Rp393.970.798.
Selain itu, hutang Satono telah berkurang sebesar 35%, dari Rp750.000.000 menjadi Rp485.906.058.
7. Erlina, Bupati Mempawah
Kekayaan Erlina berjumlah Rp35.433.426.589.
Jika dibandingkan dengan LHKPN sebelumnya, total harta kekayaan ini meningkat menjadi Rp2.715.362.685.
Kekayaan Erlina tumbuh dari sektor kas dan setara kas.
Kas dan setara Kas Erlina adalah Rp13.439.260.604 pada LHKPN sebelumnya, sedangkan LHKPN terbaru adalah Rp16.154.623.289.
8. Paolus Hadi, Bupati Sanggau
Paolus Hadi memiliki total uang sebesar Rp8.202.551.408.
Hutang sekitar Rp296 juta telah dikurangi dari total harta.
Paolus Hadi juga telah mengalami penurunan hutang sekitar Rp15 juta rupiah dari tahun sebelumnya, atau LHKPN 2021.
Selain itu, tercatat bahwa Paolus Hadi memiliki jumlah Kas dan setara Kas sebesar Rp3.347.104.068.
9. Bupati Sintang, Jarot Winarno
Orang yang lahir pada 22 Januari 1960 ini memiliki total uang Rp7.880.000.000.
Jarot Winarno juga memiliki tanah dan bangunan senilai Rp2 miliar di Malaysia.
Selain tanah dan bangunan, harta kekayaan Jarot Winarno juga diperkaya dengan mesin dan alat transportasi.
10. Bupati Melawi, Dadi Sunarya
Kekayaan Dadi Sunarya sebesar Rp9.413.106.291 rupiah.
Jika dibandingkan dengan LHKPN tahun sebelumnya atau periodik 2021, total harta kekayaan meningkat menjadi Rp923.819.344.
Kekayaan Dadi Sunarya meningkat di sektor kas dan setara kas.
Kas dan setara Kas Dadi Sunarya meningkat sebesar 129 persen, menjadi Rp1.159.606.291, dari sebelumnya Rp505.786.947.
Selain itu, peningkatan harta kekayaan Dadi Sunarya juga didorong oleh industri mesin dan alat transportasi.
11. Aron, Bupati Sekadau
Data Harta Kekayaan Aron terakhir kali diperbarui untuk awal menjabat pada 4 April 2022, menurut laman e-LHKPN.
Berdasarkan LHKPN, Aron memiliki total uang Rp1.319.504.105.
Kekayaan total telah dikurangi dengan hutang tercatat sebesar Rp289.112.666.
Aron menyatakan bahwa dia memiliki properti di Sekadau dan Pontianak.
Selain itu, dilaporkan bahwa politisi Partai Demokrat ini hanya memiliki satu mobil Mitsubishi Pajero seharga Rp200 jutaan.
12. Martin Rantan, Bupati Ketapang
Martin Rantan memiliki total uang Rp15.903.633.895.
Kekayaan meningkat sekitar Rp1,3 miliar jika dibandingkan dengan LHKPN 2021.
Hutang Martin Rantan juga tercatat turun 48% dibandingkan LHKPN tahun sebelumnya.
Martin Rantan tercatat memiliki hutang Rp1.860.642.746 pada LHKPN tahun lalu.
Baca Juga: TREAGIS! Bocah Perempuan di Bekasi Dibunuh Lalu Dibungkus Karung, Pelakunya Pria Lansia
13. Bupati Kayong Utara, Citra Duani
Data Harta Kekayaan Citra Duani terakhir kali diperbarui untuk periodik 2021, menurut e-LHKPN.
Harta Kekayaan Citra Duani tidak meningkat secara signifikan dibandingkan dengan LHKPN 2018 saat awal menjabat.
Sisi hutang adalah salah satu yang menarik.
Menurut laporan per 31 Desember 2018, Citra Duani memiliki hutang sebesar Rp240.000.000.
Jadi, pada 2018, dia memiliki uang sebesar Rp1.023.973.863.
Namun, menurut laporan terakhir 2021, Citra Duani masih memiliki hutang sebesar Rp10.068.000.
Jumlah total harta Citra Duani adalah Rp1.097.494.684.
Dengan demikian, harta kekayaan orang nomor satu di Kayong Utara itu naik sekitar Rp73,520,821 rupiah pada tahun 2021 sejak dia dilantik.
14. Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan
Tercatat, Fransiskus Diaan memiliki total harta sebesar Rp13.673.631.437.
Jika dibandingkan dengan LHKPN tahun sebelumnya, total harta kekayaan meningkat sebesar Rp558.219.976.
Peningkatan nilai harta kekayaan Fransiskus Diaan terjadi di bidang tanah dan konstruksi.
Dilaporkan bahwa ia memiliki properti dan struktur di antara Landak, Pontianak, dan Bekasi.
Sektor properti lainnya yang dimiliki oleh suami Angline Fremalco sebenarnya mengalami penurunan.
Dalam hal ini, penting untuk diingat bahwa kekayaan seseorang tidaklah menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan kepemimpinan.
Integritas, visi, dan dedikasi dalam melayani masyarakat juga merupakan faktor-faktor penting yang harus dipertimbangkan.
Kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah harus tetap menjadi fokus utama dari setiap kepala daerah, terlepas dari tingkat kekayaan pribadi mereka.
Dengan demikian, sementara pertanyaan tentang siapa kepala daerah paling tajir mungkin menarik perhatian, perlu diingat bahwa kepemimpinan yang baik diukur dengan lebih dari sekedar harta kekayaan pribadi.***
