Network
Itu sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Upaya untuk menghentikan korupsi mencakup laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, juga dikenal sebagai LHKPN.
Selama Wajib LHKPN menjabat, LHKPN diberikan secara berkala setahun sekali pada harta kekayaan yang dimiliki pada tanggal 31 Desember.
Penting untuk menyerahkan LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
Menurut laporan yang dipublikasikan di laman e-LHKPN pada Rabu 22 Mei 2024, Kelik Sulistyanto baru saja memberikan laporan tentang harta kekayaannya.
Sebagai Karutan Kelas IIA Yogyakarta, Kelik Sulistyanto menerima harta tersebut pada 12 Januari 2023.
Menurut LHKPN ini, ia memiliki total uang sebesar Rp 790 juta.
Namun, harta kekayaan bersih Kelik Sulistyanto sebesar Rp. 490 juta karena hutang sebesar Rp. 300 juta.
Penyumbang terbesar harta kekayaannya adalah tanah dan struktur Kulon Progo.
Selain itu, Kelek Sulistyanto mengaku memiliki sebuah mobil dan dua sepeda motor.
