Network
Dia juga disebut sebagai kandidat untuk Bupati Bogor pada tahun 2024.
Ade Ruhandi diminta untuk melaporkan harta kekayaannya kepada negara selama jabatannya sebagai wakil rakyat.
Sehubungan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, laporan ini dibuat sesuai dengan undang-undang tersebut.
Upaya untuk menghentikan korupsi mencakup laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, juga dikenal sebagai LHKPN.
Selama Wajib LHKPN menjabat, LHKPN diberikan secara berkala setahun sekali pada harta kekayaan yang dimiliki pada tanggal 31 Desember.
Penting untuk menyerahkan LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
Sebagaimana diumumkan pada Rabu 15 Mei 2024 di laman e-LHKPN, Ade Ruhandi terakhir kali menyampaikan LHKPN pada 18 Januari 2018.
Menurut LHKPN, ia memiliki total harta sebesar Rp. 4,7 miliar.
Jumlah ini jauh lebih rendah daripada LHKP pada 31 Desember 2016 saat masih menjabat sebagai Ketua DPRD Bogor.
Ia memiliki total harta kekayaan sebesar Rp. 8,7 miliar pada LHKPN 2016.
