Network
Sehubungan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, laporan ini dibuat sesuai dengan undang-undang tersebut.
Upaya untuk menghentikan korupsi mencakup laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, juga dikenal sebagai LHKPN.
Selama Wajib LHKPN menjabat, LHKPN diberikan secara berkala setahun sekali pada harta kekayaan yang dimiliki pada tanggal 31 Desember.
Penting untuk menyerahkan LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
Sebagaimana dilaporkan oleh laman e-LHKPN pada Selasa 21 Mei 2024, Iswar Aminuddin secara teratur melaporkan harta kekayaannya kepada negara.
Untuk periodik 2023, paling baru adalah 6 Februari 2024.
LHKPN menunjukkan bahwa Iswar Aminuddin memiliki total harta sebesar Rp. 5,9 miliar.
Tercatat tiga aset tak bergerak.
Dua aset tak bergerak berada di Semarang, dan satu lagi berada di Sleman.
Dua unit mobil di sektor alat transportasi dan mesin juga dilaporkan oleh Iswar Aminuddin.
