Network
Hal ini menyebabkan, sekolah terpaksa melakukan perekrutan guru honorer lantaran sekolah tidak bisa melakukan pergantian guru PPPK secara cepat karena harus menanti perekrutan guru ASN yang dilaksanakan oleh terpusat.
"Ini dapat menyebabkan timbulnya permasalahan jika terjadi kebutuhan guru secara tiba-tiba sehingga sekolah terpaksa harus melalukan perekrutan guru honorer. Kita harus berupaya menyelesaikan masalah ini," tuturnya.
2. Perbedaan kebutuhan rekrutmen guru di masing-masing
Nadiem mengatakan proses rekrutmen terpusat tidak dapat memberi solusi atas permasalahan ini.
"Seharusnya yang paham akan rekrutmen ini sekolah. Merekalah yang mengetahui kebutuhan sekolah. Pemerintah Pusat (Pempus) dan Pemerintah daerah (Pemda) dapat mengawasi didasarkan pada jumlah murid dan berapa jumlah guru yang diperlukan," tambah dia.
3. Pemda tidak melakukan pengajuan terhadap formasi guru ASN berdasarkan kebutuhan sekolah
Permasalahan ini akhirnya mendorong Pempus untuk mencari solusi, Nadiem pun menguraikan tiga pilar solusi yang akan diberlakukan pada 2024 pada sistem rekrutmen guru PPPK, yaitu:
1. Sistem rekrutmen dengan konsep marketplace
Nadiem menuturkan akan ada suatu bagian yang berisi database guru aktif.
"Database ini berisi guru-guru yang boleh mengajar, masuk ke dalam database yang dapat diakses oleh seluruh pihak sekolah," ujar Nadiem.
2. Sistem rekrutmen oleh pihak sekolah.
Nadiem menjelaskan pola rekrutmen yang tadinya dilaksanakan secara terpusat, saat ini akan mengalami perubahan secara real time berdasarkan perekrutan yang dilakukan oleh sekolah.
3. Penempatan pada formasi kurang peminat.
Menurut Nadiem, solusi ini untuk membuat sekolah pasti memperoleh guru.
"Meskipun kita sudah merancang marketplace, tetapi ada saja sekolah- sekolah yang masih butuh guru dan tidak ada guru pada posisi yang dibutuhkan di situ," pungkasnya lebih lanjut.
