Network
“Ada dulu kan pernah kejadian nenek-nenek mencuri coklat, hanya ambil kirim ke pengadilan.
Mengapa itu tidak diselesaikan oleh paralegal desa, melalui pendekatan-pendekatan kearifan lokal?" tambah Yasonna.
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Widodo Ekatjahjana mengatakan, Paralegal Justice Award untuk mengapresiasi kades dan lurah yang berperan dalam menyelesaikan konflik di wilayahnya.
"Paralegal justice bukanlah semata ajang perlombaan, melainkan wadah dalam membangun spirit dan motivasi kepada kades dan lurah dalam memberikan pelayanan hukum, dan pengayom masyarakat,” kata Widodo.
Baca Juga: Sri Mulyani: Uang Lembur bagi PNS Golongan I dan II Mencapai 2 Juta
Paralegal Justice Award ini merupakan kerja bersama antara Kemenkumham, Mahkamah Agung (MA) serta didukung oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). ***
