OKE FLORES.com - Pengentasan kemiskinan di Nusa Tenggara Barat bukan pekerjaan sembarang orang. Namun, pekerjaan biasa harus disederhanakan. Ada banyak program yang bisa dimulai untuk mengentaskan kemiskinan di kawasan Masjid Seribu.

Haji Mohammad Akri, Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, menegaskan aparat pemerintah daerah punya peran setara dalam pengentasan kemiskinan. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus memprioritaskan pengentasan kemiskinan.

“Apalagi sekarang ini dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat sangat besar. Jika ini dikelola dengan baik bagi pengentasan kemiskinan maka kasus kemiskinan di desa dapat terurai.” ujarnya, Jumat 1 September 2023, dilansir dari rri.co.id, Jumat 1 Agustus 2023.

Baca Juga: Polisi Resmi Tahan Direktur PT OMB di Labuan Bajo

Dia mengatakan, hampir 60 persen dana Pemprov DKI digunakan untuk pembangunan fisik dan 40 persen untuk pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai pengentasan kemiskinan.

“Perlu ada edukasi-edukasi terhadap masyarakat terkait bagaimana mengentaskan kemiskinan. Kalau tidak ada pola-pola edukasi maka akan sangat susah sekali kemiskinan ini diturunkan didesa maupun diperkotaan,” ungkapnya.

Baca Juga: Gempa Bumi M 6.1 Guncang Wilayah NTT, Berpotensi Tsunami?

Selama ini, kata Sekretaris Daerah DPW PPP NTB, hal tersebut belum berbanding lurus dengan banyaknya program yang dicanangkan untuk mengentaskan kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) termasuk CSR dan masih banyak lainnya yang dicanangkan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Namun masih ada masyarakat miskin.

Untuk itu, kelompoknya berharap inovasi yang dilakukan secara alami tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, daerah, dan kota, tetapi juga oleh pemerintah daerah, guna menuntaskan kemiskinan dan NTB yang Baik.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis persentase dan jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Maret 2023 mengalami peningkatan. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 bertambah 19.290 jiwa dibandingkan Maret 2022.

"Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 751,23 ribu orang, bertambah 6,54 ribu orang terhadap September 2022 dan bertambah 19,29 ribu orang terhadap Maret 2022," sebut Kepala BPS NTB Wahyudin di Mataram, Senin 17 Juli 2023.

Wahyudin memaparkan persentase penduduk miskin perkotaan di NTB pada September 2022 sebesar 13,98 persen, turun menjadi 13,76 persen pada Maret 2023. Sementara persentase penduduk miskin pedesaan pada September 2022 sebesar 13,66 persen, naik menjadi 13,95 persen pada Maret 2023.

Dibanding September 2022, jumlah penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2023 turun sebanyak 0,5 ribu orang, dari 384,03 ribu orang pada September 2022 menjadi 383,53 ribu orang pada Maret 2023. Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin pedesaan naik sebanyak 7,04 ribu orang, dari 360,66 ribu orang pada September 2022 menjadi 367,70 ribu orang pada Maret 2023.***