Network
Perlu Ada Kebijakan
Menanggapi hal tersebut, Said Didu menganggap wajar pernyataan Wakil Presiden ke-12 RI itu tentang ekonomi Indonesia dan China di atas. Ia menekankan perlunya kebijakan untuk membela pihak yang tersisih dari persaingan bebas.
"Ketimpangan yang makin melebar tersebut tidak bisa dibiarkan. Harus ada kebijakan untuk membela yang tersisih dari persaingan bebas, juga kebijakan lain," tutur Said Didu melalui Twitter @msaid_didu.
Tak hanya itu, pria 61 tahun itu juga menekankan agar ketimpangan ekonomi tersebut hendaknya diperbaiki.
“Di situlah tokoh untuk membuka ketidakadilan dan ketimpangan untuk diperbaiki. Jadi menurut saya, tidak ada yang salah dari ungkapan Pak JK," ujarnya lewat cuitan pada hari ini, Minggu 14 Mei 2023.
Anggaran mobil listrik pejabat eselon I Kemenkeu kena kritik Said Didu
Kritik dilontarkan Said Didu terkait pengadaan mobil dan motor listrik pejabat.
Diketahui informasi pengadaan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
Anggaran Rp966 juta dialokasikan untuk satu unit mobil listrik. Adapun anggaran untuk motor adalah Rp28 juta per unit.
Dana di atas tidak termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi daya.
"Akhirnya produsen/agen mobil listrik menikmati APBN dari utang yang akan dibayar oleh rakyat," katanya lewat akun Twitter miliknya.***
