Network
Faktor lain yang memengaruhi adalah perubahan kebijakan dan regulasi.
Meskipun PP No. 15/2023 memberikan pedoman mengenai THR dan Gaji ke-13 bagi PNS, namun kebijakan tersebut dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan pemerintah yang baru.
Perubahan ini dapat memengaruhi golongan PNS tertentu yang mungkin sebelumnya memenuhi syarat namun tidak lagi sesuai dengan kebijakan yang baru.
Terkait dengan hal ini, komunikasi dan transparansi dari pihak pemerintah sangatlah penting.
PNS yang tidak memenuhi syarat atau tidak berhak menerima THR dan Gaji ke-13 seharusnya diberikan pemahaman yang jelas mengenai alasan tersebut.
Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa anggaran yang telah dialokasikan untuk tunjangan tersebut disalurkan dengan tepat waktu dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara.
Dalam mengatasi masalah ini, perlu adanya koordinasi antara pemerintah, instansi terkait, dan para PNS untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.
Selain itu, evaluasi terhadap kebijakan yang ada juga perlu dilakukan secara berkala guna memastikan bahwa sistem tunjangan bagi PNS dapat berjalan dengan efisien dan adil bagi semua pihak yang terlibat.
Dengan memperhatikan faktor-faktor di atas, diharapkan bahwa masalah ketidakmendapatkan THR dan Gaji ke-13 bagi golongan PNS tertentu dapat diatasi dengan baik dan memberikan kejelasan serta keadilan bagi seluruh aparatur sipil negara dalam menerima tunjangan yang sesuai dengan kontribusi dan masa kerja yang telah diberikan.***
