Network
OKE FLORES.COM - Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pemerintah Indonesia untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan memastikan akses pangan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Namun, baru-baru ini terungkap bahwa tidak semua Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT 600 ribu rupiah tercairkan sepenuhnya. Fenomena ini memunculkan pertanyaan, apa sebenarnya yang terjadi dengan BPNT?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita bahas alasan mengapa tidak semua KPM diberikan bantuan BPNT.
Baca Juga: Ajukan Permohonan! Ini Kategori yang Diprioritas Terima Bansos 2024, Cek Disini...
Sebelumnya, pencairan BPNT sebesar 600.000 rupiah dilakukan melalui Kantor Pos pada tahun 2024.
Untuk penyaluran tahap pertama, yang berlangsung dari Januari hingga Maret 2024, telah selesai dan dikirim melalui Kantor Pos pada hari kemarin, Februari 2024.
Sebaliknya, penyaluran melalui KKS Merah Putih juga dilakukan dalam tiga tahap.
Untuk tahap pertama, periode salur dimulai pada Januari; tahap kedua berlangsung dari Februari hingga Maret; dan tahap ketiga dimulai pada April 2024.
Di pertengahan bulan April 2024 ini, ada alasan mengapa BPNT sebesar Rp600.000 tidak didistribusikan secara merata.
Kita tahu bahwa KPM BPNT memiliki dua status.
Dengan kata lain, KPM yang berstatus BPNT murni atau KPM yang hanya menerima bantuan BPNT.
Yang kedua adalah KPM BPNT + PKH, yang berarti KPM yang menerima bantuan BPNT dan PKH.
Untuk Bansos BPNT yang didistribusikan pada bulan April ini, mulai tanggal 4 April 2024 Maret kemarin dan dilanjutkan hingga tanggal 14 April 2024, itu adalah penyaluran BPNT murni.
Hal ini dilakukan untuk membuat proses pemilahan data dalam penyaluran bantuan sosial BPNT lebih mudah.
Untuk BPNT dan PKH, penyaluran akan dimulai secara bersamaan pada 22 April 2024.
KPM BPNT + PKH kemungkinan besar akan menerima dua surat undangan di masa mendatang.
Meskipun BPNT telah memberikan manfaat yang signifikan bagi jutaan keluarga di Indonesia, masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan program ini berjalan dengan optimal.
Dengan mengidentifikasi penyebab tidak tercairkannya seluruh bantuan, melakukan perbaikan sistem, dan melibatkan berbagai pihak secara aktif, diharapkan BPNT dapat terus menjadi instrumen efektif dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.***
