OKE FLORES.COM - Anggota Komisi I Perwakilan Dave Laksono menyoroti kekhawatiran Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto bahwa TikTok akan digunakan untuk mempengaruhi pembahasan pada pemilu 2024.
Menurut Dave, hal ini harus ditanggapi dengan serius oleh negara, khususnya sebagai media sosial. karena TikTok diketahui merupakan perusahaan milik Tiongkok.
“Walaupun tidak bisa dilihat secara langsung, akan tetapi selama ada kemungkinan infiltrasi asing, wajib diwaspadai,” kata Dave kepada wartawan, dilansir Pikiran-Rakyat.com Sabtu, 23 September 2023.
Baca Juga: Penyebab Kematian Brigadir Polisi Pengawal Pribadi Kapolda Kaltara Belum Terpecahkan
Dave menilai perlu adanya regulasi komprehensif terhadap media dari media sosial seperti TikTok yang dimiliki luar negeri. Dave mengatakan, hal itu kerap diperlihatkan rekan-rekannya di Komisi I DPR.
"Perlu ada pengaturan yang jelas sejauh mana platform asing dapat mengatur komunikasi publik di Tanah Air," tuturnya.
Menurut Dave, minimnya regulasi membuat kekuatan media sosial seperti TikTok dalam mempengaruhi masyarakat semakin kuat. Dave mengatakan, media sosial yang banyak dimiliki oleh orang asing ini memiliki tujuan yang terkadang bertentangan dengan nilai-nilai Indonesia. Selain itu, Dave juga mengingatkan bahwa beriklan tidak hanya di TikTok yang belakangan ini populer di berbagai daerah, tapi juga di media sosial luar negeri.
“Asing melalui medianya, kerap mempromosikan agenda-agenda liberalnya yang bertentangan dengan norma dan nilai-nilai ketimuran kita. Bahkan melawan UU kita,” kata Dave
Sebelumnya diketahui, Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto mengatakan pihaknya melihat TikTok dan Media Sosial X (sebelumnya Twitter) akan mempengaruhi politik negara, terutama saat pemilu.
Andi mengatakan, khususnya TikTok yang memiliki algoritma tersendiri untuk memperkuat proses tertentu. Situasi menjadi semakin sulit karena adanya kecerdasan buatan (AI).
“Kemungkinan platform-platform ini menyiapkan kematangan dari platform-nya bukan untuk pemilu Indonesia tapi untuk pemilu AS di November 2024," ujar Andi sebelumnya.
Di Indonesia sendiri, pemerintah tengah menggarap TikTok sebagai bagian dari revisi UU No. 50 Tahun 2020 Kementerian Perdagangan tentang Ketentuan dan Hak Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan Elektronik. (PPMSE).
Salah satu yang mengatur pengelolaan bisnis platform media sosial tersebut adalah layanan TikTok Shop. Perubahan aturan tersebut dilakukan untuk melindungi usaha mikro kecil atau UMKM dan produk impor yang dijual di toko TikTok.
Kemudian, platform digital luar negeri tidak diperbolehkan menjual produk anak perusahaannya. Sebab, berkat teknologi algoritmik media sosial, akan mudah mendorong konsumen untuk membeli produk yang berkaitan dengan bisnisnya.
Berikutnya, mempertahankan batasan harga minimal USD 100 atau sekitar Rp 1,5 juta untuk produk impor bertujuan untuk mencegah masuknya produk dengan harga sangat rendah yang dapat melemahkan dukungan terhadap UMKM dalam negeri.
Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim menjelaskan, setelah Presiden memberikan izin perubahan Permendag 50/2020, Menteri Perdagangan menandatangani surat tersebut.
Perubahan ini juga masuk dalam proses komunikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.***