OKE FLORES.COM - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada pemerintah daerah, yayasan dan perguruan tinggi. Selain itu alih status penggunaan BMN juga dilakukan terhadap sejumlah kementerian/lembaga.
Acara serah terima Barang Milik Negara (BMN) yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp15,41 triliun.
Jumlah tersebut terdiri dari BMN yang akan ditransfer ke kementerian dan lembaga sebesar Rp1,54 triliun, dan bagian yang tersisa akan diberikan kepada pemerintah daerah dan yayasan dengan nilai lebih dari 90 persen dari total BMN.
Baca Juga: Inilah Arahan Presiden Jokowi saat Menyerahkan DIPA dan TKD Tahun 2024
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian PUPR telah mengadakan dua seremoni serah terima barang milik negara senilai Rp156 triliun.
Secara simbolis, BMN diserahkan kepada 6 kementerian/lembaga, 7 pemerintah provinsi, 17 pemerintah kota, 43 kabupaten, dan 1 yayasan.
Ini mencakup infrastruktur sumber daya air senilai Rp 135,75 miliar, infrastruktur Bina Marga senilai Rp 1,456 triliun, Cipta Karya senilai Rp 10,9 triliun, dan infrastruktur perumahan senilai Rp 2,915 triliun.
“BMN yang diserahterimakan hari ini termasuk untuk menunjang destinasi pariwisata super prioritas di Labuan Bajo, Danau Toba Borobudur, Mandalika, termasuk infrastruktur untuk konektivitas sumber daya air, permukiman dan perumahan. Merupakan sebuah upaya pemerintah untuk membangun secara ekosistem dan menciptakan economic value dalam rangka pengembangan pariwisata di Indonesia,” jelas Menkeu pada Seremoni Serah Terima Barang milik Negara, di Jakarta, Rabu (29/11).
Menkeu juga berterima kasih kepada staf Kementerian PUPR karena telah menyampaikan anggaran pembangunan dan infrastruktur secara jelas kepada masyarakat melalui #uangkita atau APBN, sehingga masyarakat dapat melihat bagaimana negara mendukung kesejahteraan rakyat.
“Hingga hari ini pemerintah memiliki aset dengan nilai valuasi Rp 6.660 triliun barang milik negara. Ini yang dibangun dengan berbagai pendanaan, mulai dari penerimaan pajak, bea cukai, PNBP, bahkan juga melalui surat berharga negara atau surat utang negara. Dengan adanya aktivitas ini bisa ditunjukkan kepada masyarakat bahwa pembangunan berasal dari uang rakyat dan kembali manfaatnya kepada masyarakat,” ungkapnya.
Menkeu meminta seluruh kementerian, lembaga, lembaga pemerintah pusat, dan daerah yang menerima hibah untuk mempertahankan aset barang milik negara yang telah diserahkan.
“Ini adalah bagian penting bagi kita untuk membangun trust atau rasa percaya dari publik terhadap pemerintah yang mengelola keuangan negara. Trust atau rasa percaya dari masyarakat adalah modal sosial yang sungguh luar biasa sangat penting untuk Indonesia meneruskan perjalanannya menuju Indonesia maju,” tegas Menkeu.
Menkeu juga berharap kerjasama yang baik antara Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR akan terus berlanjut dalam pengelolaan keuangan negara dan menjalankan proses pembangunan dalam semangat pembangunan bangsa.
“Semoga apa yang kita lakukan akan terus memberikan manfaat luas kepada masyarakat dan juga membangun tradisi akuntabilitas. (karena) menjaga kepercayaan publik adalah bagian yang sangat penting di dalam menjalankan pemerintahan,” tutupnya.***