OKE FLORES.COM - Partai Golkar baru-baru ini menetapkan Melki Laka Lena sebagai calon gubernur untuk Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam pertemuannya pada Maret 2024 Melki Laka Lena mendapat dukungan dari Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Dewan Penasehat DPP Golkar Luhut Binsar Pandjaitan untuk maju sebagai calon gubernur NTT dalam Pilkada November mendatang.
"Waktu di Bali saya bertemu para senior ada Pak Airlangga dan Pak Luhut. Selain sepakat dukung Pak Airlangga menjadi Ketum, disitu juga beliau bilang saya maju Gubernur, Pak Luhut juga dukung," kata Melki.
Baca Juga: Dana 200 M Disiapkan Pemprov Papua Barat ke KPU Untuk Pilgub 2024
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena merupakan figur yang memiliki pengalaman dan kapabilitas yang cukup untuk menjabat sebagai gubernur NTT dengan posisinya sebagai wakil ketua Komisi IX DPR yang mencakup bidang kesehatan, tenaga kerja dan kependudukan dinilai sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
Melki Laka Lena dikenal dekat dengan masyarakat NTT dan memiliki keterwakilan yang kuat di kalangan mereka.
Hal ini merupakan aset berharga dalam konteks politik lokal, di mana hubungan personal dan keterhubungan dengan masyarakat sangat penting.
Dengan memiliki akar yang kuat di tengah-tengah masyarakat, Melki dianggap dapat lebih baik memahami dan mengadvokasi kepentingan serta aspirasi rakyat NTT.
Keputusan untuk menugaskan Melki Laka Lena dapat dianggap sebagai langkah menuju stabilitas dan kontinuitas politik di NTT, di mana politik terus berubah.
Baca Juga: Bupati Asmat Nyatakan Siap Maju di Pilgub Papua Barat Daya 2024
Golkar berharap dapat memberikan keyakinan tentang kebijakan dan pembangunan di provinsi tersebut dengan memilih tokoh yang telah dikenal dan memiliki basis dukungan yang kuat.
Banyak orang mendukung keputusan Golkar untuk menunjuk Melki Laka Lena dalam Pilgub NTT, yang dianggap sebagai tindakan yang tepat untuk meningkatkan kepemimpinan dan pembangunan di provinsi tersebut.
Meskipun pemilihan politik selalu menimbulkan perdebatan dan kontroversi, keputusan ini dianggap sebagai tindakan yang diambil dengan matang untuk kepentingan dan kemajuan Nusa Tenggara Timur.***