Network
Menteri Anas juga mengatakan ketiga opsi tersebut sudah dipetakan sedetail-detailnya hingga ke plus minusnya. Pemerintah juga akan mengkaji lebih dalam, menautkannya dengan kekuatan fiskal, kualitas birokrasi, dan keberlangsungan pelayanan publik.
Begitupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan opsi keputusan yang terbaik.
Tak hanya sampai disitu, menteri Anas juga menegaskan bahwa penanganan terhadap tenaga non-ASN ini bukan hanya urusan pusat, melainkan juga pemerintah daerah.***
