Network
JAKARTA, OKE FLORES.com - Anggota Komisi III DPR Benny K. Harman menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud, MD, yang mendesak polisi memproses Denny Indrayana terkait dugaan penetapan Mahkamah Konstitusi (CJ).
akan mengembalikan sistem pemilu legislatif ke sistem tertutup perwakilan proporsional atau memilih partai.
Menurut Benny, kesaksian Denny soal dugaan bocornya putusan MK tentang sistem pemilu itu sebagai upaya mengingatkan MK agar tidak salah mengambil keputusan.
Wakil presiden Partai Demokrat itu kemudian mempertanyakan sikap Mahfud MD saat meminta polisi mengusut Denny.
Dia juga berharap polisi bersikap objektif dan tidak menggunakan mereka sebagai alat kekuasaan.
“MK harus diawasi dan diperingatkan. Denny telah melakukan hal ini agar MK tidak membuat putusan yg sesat dn menyesatkan jalannya demokrasi kita. Terima kasih Bung Denny atas keberaniannya menjadi Jubira (juru bicara rakyat). Prof Mahfud mau peralat polisi utk kriminalisasi Denny? Mari kita semua berdoa agar Pak polisi kuat dan berani menolak menjadi alat kekuasaan yg sewenang-wenang. #RakyatMonitor#,” kata Benny dalam cuitannya di akun Twitter @BennyHarmanID sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com, Selasa, 30 Mei 2023.
Dalam cuitan berikutnya, Benny menilai rusaknya kredibilitas MK bukan disebabkan karena adanya pihak yang membocorkan rahasia negara.
Tetapi, kata dia, lantaran adanya putusan MK yang tidak masuk logika akal sehat.
“Yg bikin rusak kredibilitas MK itu bukan karena adanya pihak yg membocorkan rahasia negara melainkan karena adanya putusan MK yg tidak masuk logika akal sehat, tidak berdasarkan konstitusi, dan karena adanya hakim MK yg sewenang-wenang dlm membuat putusan, juga saya rasa karena adanya jual beli putusan selain karena ada hakim MK yg proses pengangkatannya misterius. Ini yg harus diperangi agar MK punya wibawa sebagai pengawal utama konstitusi. Tentu ada pendapat lain. Silahkan!#RakyatMonitor#,” tutur Benny.
