Network
JAKARTA, OKE FLORES.com - Pengamat industri energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menyayangkan keputusan Presiden Jokowi mengekspor pasir laut. Menurut Fahmy, Jokowi seharusnya melanjutkan warisan pemerintahan Presiden Megawati yang melarang ekspor pasir laut sejak 2003 melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117/MPP/Kep/2/2023.
"Ironis. Di tengah larangan ekspor bijih nikel, Presiden Jokowi justru mengeluarkan izin ekspor laut melalui PP Nomor 26 Tahun 2023," kata Fahmy melalui keterangan tertulis, Rabu, 31 Mei 2023.
Bahkan, menurut Fahmy, kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel oleh Jokowi dinilai heroik. Jokowi ingin menekankan pelarangan ekspor domestik tanpa masuk ke krisis domestik. Bahkan, Jokowi tanpa gentar mendorong keputusan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk menentang kebijakan embargo bijih nikel Indonesia.
Fahmy mengatakan mengekspor pasir laut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan lingkungan yang lebih besar. Padahal, berbahaya bagi warga pesisir. Pengerukan pasir yang ceroboh juga menenggelamkan pulau-pulau di sekitarnya.
"Keuntungan ekonomi yang diterima Indonesia atas ekspor pasir laut itu tidak setimpal dengan kerusakan lingkungan dan ekologi yang akan terjadi," tutur Fahmy. Karena itu, dia tidak sepakat dengan kebijakan ini. "Presiden Jokowi sebaiknya membatalkan izin ekspor pasir laut," kata dia.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim ekspor pasir laut tidak merusak lingkungan.
"Pasir laut itu kita pendalaman alur. Karena kalau tidak, alur kita akan makin dangkal. jadi untuk kesehatan laut juga," kata Luhut usai konferensi pers International and Indonesia CCS Forum 2023 di Jakarta pada Selasa, 30 Mei 2023.
Luhut menjelaskan, sekarang proyek reklamasi yang besar adalah Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Menurut Luhut, Pulau Rempang akan direklamasi supaya bisa digunakan untuk industri besar solar panel.
"Nggak (merusak lingkungan) dong. Semua sekarang karena ada GPS (global positioning system) segala macem. Kita pastikan tidak (merusak lingkungan) pekerjaannya," tutur Luhut.
Dia melanjutkan, jika pasir laut harus diekspor, manfaatnya lebih besar bagi Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.***
