Network
OKEFLORES.com - Usulan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate, untuk menjadi Kolaborator Keadilan telah diterima oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Tawaran Johnny untuk membantu aparat penegak hukum mengungkapkan apa yang dia ketahui tidak diabaikan oleh Kejagung.
Seperti yang diketahui, Johnny G Plate telah dijadikan sebagai salah satu tersangka dalam kasus dugaan tindak korupsi terkait penyediaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kominfo. Sebelum menghadapi persidangan, tim hukum Johnny telah mengumumkan bahwa kliennya akan berusaha untuk mendapatkan status JC.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana mengatakan pihaknya tak mempermasalahkan pilihan Johnny G Plate. Tersangka, kata dia bisa langsung mengurus perihal itu bersama Jaksa Penuntut Umum (JPU).
"Silakan saja diajukan ke (Jaksa) Penuntut Umum," ujar Ketut Sumedana saat dikonfirmasi wartawan, Selasa, 13 Juni 2023.
Nanti akan dinilai dan dipertimbangkan apakah perlu direkomendasikan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut dalam memperoleh keringanan hukuman," ujarnya lagi.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Tersenyum Semeja Makan dengan Jokowi
Timbul spekulasi, permohonan JC dari Johnny G Plate dilatarbelakangi oleh adanya dugaan keterlibatan pihak lain sebagai dalang dalam kasus korupsi yang menyeret namanya. Dugaan ini mulanya muncul dari politisi Partai NasDem, partai yang menaungi mantan Menkominfo tersebut.
Waketum Partai NasDem Ahmad Ali menyebut adanya dalang tersembunyi dalam kasus korupsi Johnny G Plate. Hal ini lantaran proyek tersebut ditangani oleh konsorsium daripada perorangan. Menurutnya, perusahaan yang mengambil proyek ini pasti memiliki andil atas kerugian negara senilai Rp8,3 triliun tersebut.
Demikian nilai kerugian korupsi yang fantastis itu diduga kuat terjadi sebab mangkraknya proyek daripada atas ulah pengguna anggaran (PA), yang dalam hal ini merupakan urusan Johnny G Plate selaku Menkominfo.
Kejagung sempat menanggapi penilaian NasDem tersebut melalui keterangan Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana. "Semua informasi yang terkait dengan kasus ini pasti akan kita klarifikasi untuk kita dalami," kata Ketut, Jumat, 19 Mei 2023 lalu.
