Network
OKE FLORES.com - Sebanyak 2,3 juta karyawan non-ASN atau honorer yang saat ini mengabdi di berbagai instansi tengah menunggu kepastian nasibnya. Kabarnya, pemerintah sedang mencari solusi terbaik untuk kelangsungan karier jutaan pegawai honorer tersebut.
Pemerintah dan DPR RI memastikan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 2,3 juta pegawai honorer yang jumlahnya terus meningkat. Pihak eksekutif dan legislatif juga tidak akan mengeluarkan kebijakan pengurangan gaji.
Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Alex Denni menyebutkan jumlah pegawai kontrak tersebut meningkat dari 400.000 menjadi 2,3 juta orang di seluruh Indonesia.
Penyelesaian tenaga non-ASN telah diatur dan diatur dalam UU Nomor 5 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Dua aturan tersebut mengamanatkan bahwa tidak boleh lagi ada penambahan tenaga non-ASN atau pegawai kontrak per 28 November 2023.
“Dari awalnya perkiraan jumlah tenaga non-ASN itu sekitar 400.000, ternyata begitu didata ada 2,3 juta dengan mayoritas ada di pemerintah daerah,” katanya, dilansir dari Pikiran- Rakyat.com, Jumat, 7 Juli 2023.
Dia menjelaskan bahwa tidak ada PHK massal bagi jutaan pegawai honorer sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, KemenPAN-RB bersama DPR tengah mengkaji solusi terbaik untuk jutaan pegawai honorer tersebut.
“Perintah presiden jelas, ini cari jalan tengah, jangan ada PHK massal. Maka sekarang kita sedang bahas bareng DPR RI, mengkaji opsinya di RUU ASN, kemudian nanti tentu ada aturan turunannya di PP,” tuturnya.
Alex menegaskan pemerintah dan pihak-pihak terkait akan senantiasa mematuhi pedoman pertama bahwa tidak boleh ada pemberhentian kerja.
“Coba bayangkan 2,3 juta tenaga non-ASN tidak boleh lagi bekerja November 2023. Maka 2,3 juta non-ASN ini kita amankan dulu agar bisa terus bekerja,” ujarnya.
Oleh karena itu, Alex menyebutkan pihaknya tengah merumuskan berbagai opsi kebijakan. Namun, kata dia, skemanya masih dalam tahap pembahasan.
“Yang sudah final adalah kesepakatan tidak boleh ada PHK. Bagaimana skemanya, itu sedang dibahas,” ucap Alex.
Pedoman kedua yang harus dipatuhi adalah skema yang dijalankan harus memastikan para pegawai honorer atau non-ASN menerima gaji utuh. Artinya tidak boleh ada pemotongan gaji terhadap mereka yang berstatus pegawai honorer.
“Itu harus jadi pedoman, tidak boleh ada pengurangan pendapatan,” kata Alex.
Pedoman ketiga, terkait perhitungan kemampuan fiskal atau pendapatan pemerintah. Sebab, KemenPAN-RB setiap tahunnya membuka rekrutmen pegawai dengan status non-ASN yang nantinya dapat diangkat menjadi ASN secara bertahap.
Alex mengharapkan ke depannya instansi pemerintah tidak lagi merekrut tenaga non-ASN sesuai dengan amanat peraturan-perundangan yang berlaku.
“Sembari kami amankan yang 2,3 juta non-ASN yang terverifikasi dalam database BKN saat ini agar tidak ada PHK," ujar Alex.***
