Kebijakan Indonesia Menolak Pengiriman Nikel Mentah Berhasil Dilakukan

- 13 Juli 2023, 15:37 WIB
Foto: Kebijakan Indonesia Menolak Pengiriman Nikel Mentah Berhasil Dilakukan
Foto: Kebijakan Indonesia Menolak Pengiriman Nikel Mentah Berhasil Dilakukan /Antara News /

OKE FLORES.com - Tidak dapat disangkal bahwa Indonesia selama ini terkenal sebagai negara yang mengirimkan bahan tambang dalam bentuk mentah. Namun dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan pengolahan bahan tambang di dalam negeri dan menghentikan ekspor bahan tambang mentah seperti nikel, bauksit, timah, dan alumina.

Sama seperti sejak Januari 2020, kebijakan larangan pengiriman nikel mentah telah berhasil dilakukan. Dengan jumlah produksi mencapai 1 juta metrik ton menjadikan Indonesia sebagai negara paling utama dalam produksi nikel di dunia.

Melansir rri.co.id, Kamis 13 Juli 2023, hilirisasi merupakan taktik untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang dimiliki suatu negara. Melalui hilirisasi, komoditas yang diekspor tidak lagi berbentuk materi baku mentah, melainkan telah berubah menjadi produk setengah jadi.

Baca Juga: Buntut Polemik RUU Kesehatan, Mardani Ali: Pemerintah Tak Berani Berkomitmen

Namun pelaksanaan kebijakan larangan ekspor bahan tambang mentah tersebut tidak dapat dikatakan berjalan lancar. Karena larangan ekspor nikel mentah akan sangat berpotensi mengganggu pasokan nikel global yang memicu perselisihan dagang.

Pada saat ini, Uni Eropa sedang mengajukan tuntutan terhadap Indonesia melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait kebijakan larangan ekspor nikel mentah. Namun, tujuan utama pemerintah Indonesia dalam menghentikan ekspor bahan tambang mentah adalah untuk meningkatkan nilai tambah domestik melalui pengolahan produk pertambangan.

Baca Juga: Obrak Abrik Rumah Mertua Mantan Kepala Bea dan Cukai Makassar, KPK Temukan Dokumen Keuangan

Tentu saja, pemerintah menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengubah kebijakan yang melarang ekspor biji nikel meskipun telah diajukan tuntutan oleh beberapa negara ke WTO. Karena apapun yang terjadi, Indonesia bukanlah negara yang bisa ditekan.

Tentu saja kita harus mendukung keputusan pemerintah dan tidak boleh kalah dari taktik-taktik yang ingin mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional melalui salah satu alat yang disebut hilirisasi. Kebijakan pemerintah melakukan hilirisasi adalah langkah yang tepat, selain sebagai bangsa yang merdeka juga untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.***

Halaman:

Editor: Adrianus T. Jaya

Sumber: rri.co.id


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah