Network
OKE FLORES.com - Kepala Komisi Pengawas Pemilihan Umum (KPU) Rahmat Bagja mencermati penghapusan spanduk oleh petugas militer karena menampilkan gambar Calon Presiden 2024. Menurutnya, KPU sedang menyelidiki insiden tersebut, apakah melanggar peraturan Pemilihan Umum 2024 atau tidak.
"Lagi dicek sama teman-teman di Kalbar, kalau tidak salah ya. Tempatnya di mana, lagi kita cek, sekarang lagi proses," kata Bagja dalam keterangan persnya, di Jakarta, Rabu, 19 Juli 2023, dilansir dari rri.co.id, Kamis 20 Juli 2023.
Bagja menegaskan, pihaknya menjalankan pemantauan Pemilu 2024 secara teratur. Namun, Bawaslu menyatakan sampai sekarang belum ada calon presiden maupun bakal calon presiden yang terdaftar secara resmi di KPU RI.
Baca Juga: Tekan Angka Stunting, Kades di Kabupaten Kupang Manfaatkan Dana Desa
"Ada sebetulnya (pengawasan berkala, red). Namun, belum ada capres resmi sebenarnya, bacapres juga belum ada," ucap Bagja.
Bagja memastikan bahwa Bawaslu akan terus melakukan kunjungan ke basis masyarakat untuk mengawasi kemungkinan pelanggaran-pelanggaran Pemilu 2024. Terutama, Bawaslu sudah mengirimkan surat himbauan kepada partai politik yang ikut serta dalam pemilu agar mematuhi peraturan yang berlaku.
"Kami turun ke bawah, Bawaslu mengawasinya, sebelum turun kita memberikan surat imbauan tentang apa yang tidak boleh. Misalnya acara internal partai silakan, kalau acara eksternal acara kampanye di jalan itu sosialisasi ya, bukan kampanye," ujar Bagja.
Selama masa sosialisasi, Bagja menekankan bahwa parpol peserta Pemilu 2024 tidak boleh mengeluarkan ajakan kepada masyarakat. "Kami batasi tidak boleh mengajak dalam sosialisasi, begitu," kata Bagja.
