Firli Bahuri Beri Tanggapan Soal Banyaknya Mantan Pidana yang Maju Caleg

OKE FLORES.com - Ketua Komisi Pemberantasan Komisioner (KPK), Firli Bahuri angkat bicara soal banyaknya mantan hakim korupsi yang maju pada caleg 2024.
Firli meminta para legislator mendeklarasikan diri dan mempublikasikan statusnya sebagai mantan narapidana korupsi.

Hal ini penting agar pemegang hak pilih mengetahui latar belakang legislator yang akan terpilih pada pemilu 2024.

“Seorang mantan terpidana sebagaimana dimaksud harus menyatakan dan mengumumkan status hukum dirinya dan dengan demikian publik menjadi tahu status caleg,” ujar Firli Bahuri dalam keterangan yang dilansir Pikiran-Rakyat.com, Kamis, 31 Agustus 2023.

Baca Juga: Jadwal CPNS 2023: Pendaftaran Dibuka 17 September 2023

Dengan terpilihnya mantan hakim korupsi, masyarakat bisa memilih orang-orang yang akan menjadi anggota dewan yang jujur ​​dan amanah.

Karena sejatinya pemilu sebagai partai politik demokratis merupakan insentif politik untuk memilih pemimpin yang akan mengurus rakyat.

“Melalui amanah jabatannya membawa masyarakat pada gerbang kemakmuran dan kesejahteraan, sehingga yang dibutuhkan adalah calon-calon pemimpin yang jujur dan berintegritas,” ucap Firli.

Masyarakat daerah tidak hanya berperan sebagai pemilih saja, namun juga dapat turut serta mengawasi pelaksanaan pemilu, termasuk menyeleksi secara efektif calon gubernur, wali kota, DPR, DPRD, bahkan presiden dan wakil presiden, yang berintegritas.

Firli menjelaskan, dalam undang-undang pemilu, salah satu syarat calon calon anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi adalah tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum. atau lebih. Terkait ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui beberapa putusan uji materiil (UU) telah menyatakan bahwa terpidana pertama dapat diangkat atau diangkat dengan beberapa syarat.

Pertama, Anda harus dihukum atau dibebaskan. Kedua, menyatakan yang bersangkutan terbukti bersalah, diberhentikan hukumannya, dan diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Ketiga, ia mengumumkan di media bahwa ia telah dinyatakan bersalah dan menjalani hukumannya. Terakhir, selesaikan jangka waktu 5 tahun sejak dia menyelesaikan hukumannya atau bebas.

“Pernyataan dan pengumuman caleg sebagai mantan terpidana kepada publik, dapat dijadikan pertimbangan bagi pemilih untuk menentukan pilihan dalam pemilu,” kata Firli.
Firli mengatakan, dalam upaya positif pemberantasan korupsi, perlu adanya undang-undang yang dapat mencegah pihak yang melanggar hukum. Oleh karena itu, kata dia, korupsi di Indonesia bisa dikurangi.

“Oleh karena itu, instrumen hukum dalam pemidanaan tindak pidana korupsi selain adanya penjara badan sebagai pidana pokok, juga adanya pidana tambahan,” ujar Firli.
Firli mengatakan, pencegahan terhadap penerima suap dapat dilakukan melalui upaya lain seperti pembayaran tunai sebagai pengganti sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemulihan aset dan menghilangkan kekuasaan politik.

Menurut dia, pidana lain berupa pembatalan hak politik adalah pidana yang mengarah pada pencabutan hak politik bagi pelaku korupsi. Tujuannya untuk mencegah partisipasi terpidana korupsi dalam proses politik.

“Bertujuan untuk membatasi partisipasi pelaku dalam proses politik, seperti hak memilih atau dipilih, sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan,” ucap Firli.

Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), banyak mantan tokoh korupsi yang mencalonkan diri dalam pemilu legislatif.

Bacaleg DPR Mantan Terpidana Korupsi

1. Abdillah dari Partai NasDem Caleg Dapil Sumatra I Nomor Urut 5
2. Abdullah Puteh dari Partai NasDem Caleg Dapil Aceh II Nomor Urut 1
3. Rahudman Harahap dari Partai NasDem Caleg Dapil Sumatra I Nomor Urut 4
4. Al Amin Nasution dari PDIP Caleg Dapil Jawa Tengah VII Nomor Urut 4
5. Rokhmin Dahuri dari PDIP Caleg Dapil Jawa Barat VIII Nomor Urut 1
6. Susno Duadji dari PKB Caleg Dapil Sumatra Selatan II Nomor Urut 2
7. Nurdin Halid dari Partai Golkar Caleg Dapil Sulawesi Selatan II Nomor Urut 2

Bacaleg DPD RI Mantan Terpidana Korupsi

1. Patrice Rio Capella Dapil Bengkulu Nomor Urut 10
2. Dody Rondonuru Dapil Kalimantan Timur Nomor Urut 7
3. Emir Moeis Dapil Kalimantan Timur Nomor Urut 8
4. Irman Gusman Dapil Sumatra Barat Nomor Urut 7
5. Cinde Laras Yulianto Dapil Jogjakarta Nomor Urut 3

“ICW kembali mendesak agar Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia segera mengumumkan kepada masyarakat terkait status hukum para bacaleg-bacaleg tersebut,” ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.***