Network
“Jadi kita dapat laporan dan laporan itu ditindaklanjuti kemudian disesuaikan dengan tempusnya kapan. Kalau kejadiannya tahun itu ya siapa yang menjabat di tahun itu,” ucapnya menambahkan.
Dikatakan Asep, pemeriksaan Cak Imin dan pihak-pihak lainnya dilakukan untuk menggali informasi soal terjadinya dugaan korupsi tersebut.
“Semua pejabat di tempus itu dimungkinkan kita minta keterangan. Kenapa? Karena kita harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya jangan sampai ada secara pihak si A menuduh si B, si C menuduh si B lalu si B tidak kita mintai keterangan kan itu janggal,” tutur Asep.
“Jadi semua yang terlibat yang disebutkan oleh para saksi dan ditemukan di bukti-bukti kita akan minta keterangan,” katanya menambahkan.
Lebih lanjut, Asep menuturkan pihaknya juga masih mengumpulkan barang bukti dengan menggeledah tempat-tempat yang diduga terkait dengan perkara.
“Tentunya yang sekarang itu upayanya melakukan upaya paksa, melakukan penggeledahan. Itu pun mencari bukti-bukti yang di tahun itu terkait itu,” ucap Asep.
Bantah Terkait Politik
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menegaskan pengusutan dugaan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik.
Dugaan korupsi akuisisi sistem perlindungan TKI terjadi pada tahun 2012. Saat itu, Cak Imin menjabat Menteri Ketenagakerjaan (Menaker).
Ali mengatakan pihaknya sudah mengusut dugaan korupsi tersebut jauh sebelum Cak Imin mencalonkan diri sebagai wakil presiden menggantikan Anies Baswedan.
Padahal, kata dia, penyidik sudah mendalami banyak hal sebelum pasangan tersebut menghadirkan keduanya dalam kontestasi politik 2024.
“Perlu dipahami, jauh sebelum itu kami sudah lakukan proses penanganan perkara tersebut. Jauh sebelum hiruk pikuk persoalan tersebut. Kamipun sudah lakukan kegiatan penggeledahan beberapa waktu lalu sebagai bagian proses penegakan hukumnya,” kata Ali Fikri dalam keterangan yang diterima Pikiran-Rakyat.com, Minggu, 3 September 2023.
