Network
OKE FLORES.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mau tidak mau memikirkan ketidakpedulian pemerintah terhadap arahan untuk memprioritaskan belanja produk dalam negeri dalam alokasi dana APBN dan APBD.
Ia kemudian memberikan teguran kepada kementerian/lembaga dan kantor pemerintah daerah tentang kebiasaan membeli barang impor.
Untuk kesekian kalinya, Jokowi mengkritisi institusi pemerintah yang lebih memilih membeli produk impor, namun lalai mendorong kelanjutan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan membeli produk lokal, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Baca Juga: Wanita Dinikahi Suami yang Ternyata Perempuan Terbongkar Saat Bulan Madu ke Bangkok
"Tidak memiliki trigger ekonomi terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM, oleh perusahaan-perusahaan di dalam, malah memberi trigger ekonomi kepada negara lain, apakah (tindakan yang) benar seperti ini?" kata Jokowi, dalam pembukaan Rakernas Korpri di Ancol, Jakarta, dilansir Pikiran-Rakyat.com Selasa, 3 Oktober 2023.
Oleh karena itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini memerintahkan Sekretaris Daerah, Sekretaris Kementerian, dan Sekretaris Jenderal Kementerian/Lembaga untuk terus melakukan pembinaan terhadap pemberdayaan produk lokal.
Ia berharap peringatan tegas itu tidak terucap begitu saja dan hilang begitu saja tanpa adanya tindakan berarti. Jokowi memerintahkan seluruh otoritas mengarahkan seluruh pegawainya untuk memprioritaskan pembelian produk lokal.
"Saya ingatkan bolak balik tapi belum berhasil. Mungkin kalau bapak ibu sekalian sebagai bos-bosnya Korpri di pusat maupun di daerah menyampaikan, mungkin malah lebih kena," tuturnya, tegas.
Jokowi juga menyoroti sulitnya pengumpulan pendapatan APBN, baik pajak maupun bukan pajak (PNBP), yang otomatis dianggarkan dalam APBN dan APBD.
Menurut dia, dalam kondisi seperti itu, sebaiknya pengelola pemerintahan lebih mengambil inisiatif dengan mengalokasikan penggunaan anggaran pada hal-hal yang paling bermanfaat bagi rakyat.
Faktanya, realisasi belanja produk dalam negeri relatif rendah. Dalam APBN, realisasi belanja produk dalam negeri hanya mencapai 69%, sedangkan APBD lebih kecil lagi, yakni hanya mencapai 56%.
Jokowi menyampaikan penilaian yang mengesankan terhadap pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Baginya, peredaran uang menjadi tidak seimbang karena pendapatan negara justru dihabiskan untuk membeli barang di luar negeri.
