Network
OKE FLORES.COM - Jika presiden menunjuk langsung gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), menolaknya.
Hasito mengusulkan agar rakyat tetap memilih gubernur Jakarta, yang nantinya tidak lagi menjadi ibu kota karena RUU itu. Dia percaya bahwa rakyat harus tetap memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka sendiri.
"Kami mendorong, kami menangkap aspirasi dari masyarakat, bahwa demokrasi di tangan kedaulatan rakyat itu untuk menentukan pemimpinnya, sehingga keistimewaan dari DKI itu tidak harus dilakukan dengan merubah suatu undang-undang," kata Hasto kepada wartawan, Rabu 6 Desember 2023, dikutip dari laman PDIP, Kamis 07 Desember 2023.
Baca Juga: Kapal Pinisi: Warisan Budaya Indonesia yang Mendunia dan Tema Google Doodle Hari Ini
Aturan penunjukan kepala daerah tidak perlu diubah setelah ibu kota ditetapkan oleh RUU itu.
Hasito juga menanggapi sikap fraksi partainya di DPR; delapan fraksi, termasuk PDIP, mendukung usulan itu. Dia menyatakan bahwa sikap politik harus berubah, tetapi dia menekankan bahwa PDIP akan tetap memperhatikan suara masyarakat.
Saat rapat pleno di Baleg DPR RI, Hasto menanggapi RUU DKJ yang disetujui oleh Fraksi PDI Perjuangan. Dia mengatakan bahwa keputusan PDI Perjuangan akhirnya mengikuti suara rakyat karena mendengarkan aspirasi rakyat.
