“Kementerian Keuangan sebagai Chief Financial Officernya, Kominfo sebagai Chief Technology Officer, Kementerian Dalam Negeri sebagai Chief Regional Government Officer, BSSN selaku Chief Security Officer yang akan bertanggung jawab dalam menjaga keamanan data, hingga BRIN sebagai Chief Research and Inovation,” jelasnya.
Upaya untuk membuat Satu Data Indonesia memerlukan kemauan politik dari pemangku kepentingan, seperti yang dilakukan oleh negara-negara Eropa seperti Inggris, Estonia, dan Jerman.
“Kemauan politik dapat diwujudkan dengan menghindarkan ego sektoral yang dapat menghambat upaya konsolidasi dan integrasi data,” tandas Wamen Nezar Patria.
Selain kemauan politik, kepemimpinan yang memiliki visi digital juga menjadi faktor penentu.
“Presiden Jokowi merupakan pemimpin memiliki visi digital. Di bawah kepemimpinannya, akselerasi transformasi digital terus didorong demi mempercepat pelayanan publik. Presiden tahu betul kebutuhan ini makanya terus didorong, serangkaian peraturan dibuat dan sekarang ini dalam fase pelaksanaan," tutur Wamenkominfo.***