OKE FLORES.COM - Jika mereka terpilih sebagai pemenang dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024–2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan mengambil berbagai strategi untuk menghentikan korupsi. Salah satunya adalah perubahan gaji pejabat negara.

Jika dia terpilih dalam pemilihan presiden 2024, Prabowo berjanji akan menerapkan pendekatan sistemik dan realistis untuk memberantas korupsi.

Prabowo berpendapat bahwa pendekatan pendidikan, pencegahan, dan penindakan tidak cukup untuk memerangi korupsi; itu harus dilakukan secara sistemik dan realistis.

Baca Juga: Heboh E-KTP Diganti IKD, Begini Cara Membuat KTP Digital

Dia menyatakan bahwa penerapan pendekatan sistemik dan masuk akal ini hanya dapat dicapai melalui peningkatan kualitas hidup para penyelenggara negara yang bertanggung jawab atas operasi pemerintahan, terutama mereka yang bertanggung jawab atas anggaran yang besar.

Dia berpendapat bahwa peningkatan gaji penyelenggara negara akan mendorong mereka untuk melakukan pekerjaan mereka dengan benar.

"Ini saya kira harus mendekatinya secara realistis, ini keyakinan saya. Jadi kita perbaiki kualitas hidup, kita perbaiki, kita tingkatkan gaji-gaji pejabat, semua penyelenggara negara," kata Prabowo, dikutip AntaraNews, Jumat 19 Januari 2024.

Prabowo mengkritik perbedaan gaji antara direksi perusahaan swasta atau BUMN dan pejabat yang mengelola triliunan anggaran negara. Ini menunjukkan upayanya untuk mengatasi ketidakadilan dalam kompensasi.

"Sekarang direksi perusahaan swasta bahkan perusahaan BUMN, gajinya jauh lebih besar dari Panglima TNI, dari dirjen-dirjen, dari menteri-menteri yang pegang anggaran negara yang triliunan," ucapnya.

Dalam upayanya untuk memperbaiki sistem dan menciptakan insentif yang lebih kuat untuk menjaga kejujuran di tingkat pemerintahan, dia membuat janji ini.

Prabowo berkomitmen untuk menerapkan perubahan ini sebagai strategi nyata untuk memerangi korupsi jika dia menang dalam pemilihan presiden 2024.

Baca Juga: Bocoran! Ada 3 Periode Seleksi CPNS & PPPK 2024, Cek di Sini....

Selain itu, Prabowo menekankan bahwa tidak ada kesetaraan dalam perlakuan terhadap pejabat pemerintahan yang memiliki tugas yang besar dan kecil.

Sebagai contoh, karyawan di Kementerian Pertahanan yang menangani kontrak bernilai triliunan dianggap sama dengan karyawan biasa.

Sejak tiga tahun lalu, Prabowo telah mengusulkan kenaikan pangkat untuk pejabat yang memiliki tanggung jawab besar tersebut. Namun, sampai saat ini, usulannya belum dilaksanakan.

Problem ini menunjukkan ketidakadilan dalam pengakuan dan penghargaan terhadap pejabat yang membuat kontribusi besar dalam melaksanakan tanggung jawab mereka.

Ketidaksesuaian ditunjukkan oleh Prabowo, yang meminta perubahan dan meningkatkan pengakuan terhadap mereka yang bertanggung jawab atas tugas yang kompleks dan besar.***