OKE FLORES.COM - Pemilihan umum adalah salah satu pilar demokrasi yang penting dalam sebuah negara.
Namun, terkadang hasil pemilu dapat menimbulkan sengketa karena berbagai alasan, seperti dugaan pelanggaran, kecurangan, atau ketidaksetujuan terhadap hasilnya.
Dalam konteks Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran vital dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu.
Baca Juga: Manfaatkan Relasi ke-NU-an, Prodi Akuntansi unusia Jalin Kerjasama dengan SMK Al-Hidayah
Mengutip Berbagai Sumber, Kamis 22 Februari 2024, artikel ini akan membahas langkah-langkah yang perlu diikuti untuk mengajukan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi, terutama terkait Pemilu 2024.
1. Memahami Landasan Hukum
Sebelum mengajukan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi, penting untuk memahami landasan hukum yang mengatur proses tersebut.
Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum.
2. Persiapan Dokumen dan Bukti
Kumpulkan semua bukti dan dokumen yang mendukung klaim sengketa hasil pemilu.
Ini termasuk laporan, saksi-saksi, rekaman, dan dokumen-dokumen resmi lainnya yang menunjukkan adanya pelanggaran atau ketidakberesan dalam proses pemilu.
3. Memperhatikan Batas Waktu
Perhatikan batas waktu untuk mengajukan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi.
Editor: Adrianus T. Jaya