Network
OKE FLORES.COM - Untuk mendukung Pemerintah Laos sebagai Keketuaan ASEAN 2024, khususnya pada ASEAN Finance Process, pemerintah Republik Indonesia menyalurkan bantuan senilai Rp 6,5 miliar melalui Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau Indonesia AID.
Sebagai keketuaan, Laos bertanggung jawab untuk merumuskan agenda prioritas keketuaan 2024 dan juga bertanggung jawab untuk melanjutkan agenda yang telah dimandatkan.
Salah satu tujuan dari program hibah ini adalah untuk memberikan dukungan teknis kepada para pejabat Kementerian Keuangan Laos dalam menyiapkan agenda pertemuan ASEAN 2024.
Baca Juga: KABAR TERBARU! Kementerian Hukum dan HAM Buka Seleksi CPNS 2024 untuk Lulusan D3
Ini akan dicapai melalui berbagai kegiatan yang mencakup pertukaran informasi, peningkatan kapasitas, dan pengorganisasian pertemuan.
Komitmen dimaksud ditandai dengan penandatanganan Grant Agreement pemberian hibah oleh Direktur Utama LDKPI bersama Director General of External Finance Department of Lao Ministry of Finance, disaksikan langsung oleh Wakil Menteri Keuangan RI dan Menteri Keuangan Laos, Rabu 3 April 2024 di Luang Prabang, Laos.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa dalam Keketuaan ASEAN tahun lalu, Indonesia memiliki beberapa inisiatif yang masih perlu dilanjutkan dalam Keketuaan ASEAN 2024, khususnya inisiatif-inisiatif baru yang diusulkan oleh Indonesia di jalur keuangan seperti kolaborasi sektor keuangan dan kesehatan (ASEAN Joint Finance and Health Ministerial Meeting) dan Pembentukan Forum Perbendaharaan ASEAN (ASEAN Treasury Forum).
“Dukungan ini tidak hanya menunjukkan komitmen kerja sama yang erat antara pemerintah Indonesia dan Laos, namun juga menekankan bagaimana pentingnya melanjutkan kemitraan. Kolaborasi antara kedua negara merupakan hal konkrit dan berdampak di kawasan ASEAN dengan melibatkan negara-negara anggota lainnya”, terang Wamenkeu.
Selain itu, bantuan Indonesia dalam perumusan masalah substansial dan perencanaan logistik menunjukkan komitmen Indonesia terhadap proses keuangan ASEAN. LDKPI bekerja sama dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan.
