Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu, menempati posisi ketiga dengan harta senilai Rp57,2 miliar.
Terakhir, Bobby Nasution, walikota Medan, berada di urutan keempat dengan harta senilai Rp55,9 miliar.
Baca Juga: Pensiunan PNS Terima Gaji ke-13 dari Taspen Sesuai Jadwal, Apakah Melakukan Otentikasi? Cek
LHKPN berfungsi sebagai alat penting untuk mengawasi transparansi dan akuntabilitas para penyelenggara negara, termasuk para kepala daerah.
Data ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kekayaan dan aset para kepala daerah.
Selain itu, masyarakat diharapkan dapat terus memantau harta kekayaan penyelenggara negara untuk menjaga integritas dan mencegah korupsi.
Keberhasilan para kepala daerah ini dalam mengumpulkan kekayaan menunjukkan bahwa kombinasi antara karir politik yang sukses dan strategi investasi yang cerdas dapat menghasilkan kekayaan yang signifikan.
Transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi kunci utama dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan bersih.***