Tantangan dan Kritik! DPR: Mengkaji Berbagai Usulan untuk Perbaiki Proses Pengangkatan PPPK 2024

OKE FLORES.COM - Pada tahun 2022, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah meluncurkan program Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai upaya untuk mengakomodasi tenaga honorer yang telah bertahun-tahun bekerja di sektor publik tanpa status yang jelas.

Namun, proses pengangkatan PPPK ini tidak selalu berjalan mulus, dan banyak tenaga honorer yang terkendala dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah mengkaji berbagai usulan untuk memperbaiki proses pengangkatan PPPK, termasuk di dalamnya adalah memberikan kemudahan kepada tenaga honorer yang telah memiliki pengalaman kerja yang cukup untuk diterima sebagai PPPK tanpa harus mengikuti tes seleksi yang dianggap merepotkan dan tidak efisien.

Baca Juga: Kenaikan Harga Beras! PT Taspen: Dampak Negatif Pada Daya Beli Pensiunan PNS, Berikut Antisipasinya...

Pendekatan yang diusulkan oleh DPR ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih adil kepada tenaga honorer yang telah lama mengabdi dan memiliki kualifikasi yang memadai untuk diterima sebagai PPPK.

Namun, hal ini juga menimbulkan pro dan kontra di masyarakat serta di kalangan pengamat kebijakan publik.

Mengutip Berbagai Sumber, Jumat 08 Maret 2024, Berikut alasan di balik usulan proses tanpa tes:

 

1. Pengakuan atas Pengalaman Kerja:

 

Tenaga honorer yang telah bertahun-tahun bekerja di berbagai instansi pemerintah telah mengumpulkan pengalaman kerja yang berharga.

 

Mengakui pengalaman tersebut dengan langsung mengangkat mereka sebagai PPPK tanpa tes seleksi dianggap sebagai penghargaan yang pantas.

 

2. Efisiensi dan Produktivitas:

 

Proses tes seleksi membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, baik bagi pemerintah maupun para peserta.

 

Dengan menghilangkan tahapan tes, proses pengangkatan PPPK dapat lebih efisien dan menghindari potensi pemborosan.

 

 

3. Penyederhanaan Administrasi:

 

Dengan tidak adanya tes seleksi, proses administrasi pengangkatan PPPK dapat menjadi lebih sederhana dan cepat.

 

Ini akan mengurangi birokrasi yang membebani dan mempercepat penyelesaian pengangkatan.

Namun, sementara usulan ini dapat memberikan solusi bagi banyak tenaga honorer, terdapat pula tantangan dan kritik yang perlu dipertimbangkan:

1. Kualitas Seleksi:

Tanpa tes seleksi, ada potensi penurunan kualitas tenaga PPPK yang diangkat.

Hal ini dapat mempengaruhi kinerja pelayanan publik yang akhirnya merugikan masyarakat.