NTT, OKE FLORES.com-Kegiatan memperingati hari bhakti Adhyaksa yang ke-63 Kejaksaan Negeri Manggarai yang dilaksanakan di asumta Katedral Ruteng, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, NTT diwarnai isu tak sedap.
Pasalnya, setiap Kepala Desa harus dipungut biaya sebanyak Rp.500 ribu untuk membiayai kegiatan seminar sehari dalam rangka memperingati hari bhakti adhyaksa ini.
Diketahui kegaiatan ini melibatkan Kepala sekolah (SD dan SMP) dan Kepala Desa dari dua kabupaten yakni Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur.
Baca Juga: Hendak Diving, Seorang Wisatawan Meninggal di Perairan Labuan Bajo
Kepada media ini seorang kepala desa yang tidak mau dimediakan namanya mengatakan dirinya diperintahkan untuk mengumpul uang sebesar Rp500 ribu untuk membiaya kegiatan seninar dalam memperingati hari bhakti Adhyaksa yang ke-63 Kejaksaan Negeri Manggarai di Ruteng.
"Kumpul uang 500 ribu, kebetulan kami diperintahkan dari camat kemarin, diperintahkan supaya semua desa (kumpulan uang) 500 ribu, ini dalam rangkah ulang tahun adiaksa, tetapi dikemas untuk kegiatan seminar sekaligus peningkatan kapasitas pemerintah desa," ungkapnya kepada media ini, Minggu 16 Juli 2023.
Ia juga mengatakan jika dirinya merasa terkejut karena ulang tahun Kejaksaan kenapa desa yang membiayai.
"Yang pasti kami terkejut, terkejut karena ulang tahun kejaksaan kok desa yang biaya in," ungkapnya.
Menurut dia, angka 500 ribu bukan soal besar dan kecilnya, tetapi yang menjadi soal menurut kami adalah, saat ini kami dalam posisi dalam tak berdayaan, karena alokasi dana desa yang begitu turun drastis tahun ini.
"Beberapa bulan lalu kan kami demo karena alokasi dana desa turun, oleh karena sebagian kegiatan atau program tidak bisa dibiayai, termasuk insentif RT/RW dan Linmas, karena dananya tidak ada, bahkan ATK juga kami tidak bisa belanjakan, akhirnya solusi terpaksa potong gaji," ungkapnya.
"Lalu muncul lagi sekarang ini, kami diperintahkan kumpul uang 500 ribu untuk kegiatan jaksa punya, menurut saya ini sangat janggal dan bertentangan yang namanya penegakan hukum, karena menurut saya kejaksaan mestinya atau dinas harus paham, revokusing anggarankan masif di seluruh indonesia, kabupaten yang anggadan miliar bahkan sampai triliun, itupun masih ngos ngossan, apa lagi kami yang di desa yang sampai saat ini kami tidak bisa membiayai RT/RW dan Linmas" ungkapnya.
Ia mengaku, "kesepakatan bukan dikecamatan, kami hanya dikasitau saja hasil rapat di kabupaten. Ceritanya begini, beberapa waktu sebelumnya, camat diundang ke kabupaten untuk ikut rapat itu bersama pihak kejaksaan katanya, lalu hasil rapat di kabupaten mereka teruskan ke kami. Kami diperintahkan, bukan diminta pendapat, tapi kami diperintahkan untuk mengumpulkan uang 500 ribu per desa."
Ia juga mengatakan, "Dulukan kami pernah ikut peningkatan kapasitas di Wae Lengkas, tapi sekarang diundang lagi, menurut saya begini betul memang tugas kejaksaan memang itu, tapi coba cari momen yang tepatlah, terpaksa seperti saya punya, terpaksa harus pinjam orang punya uang, kan tidak dianggarkan dalam APBDes. Yang saya takut nanti disaat kami diperiksa inspektorat.
Lebih jauh sang Kades mengatakan, kegiatan ini tidak ada informasi jauh hari, kegiatan ini dilaksanakan secara mendadak.
Sementara Kajari Manggarai Bayu Sugiri menampik tudingan adanya pungutan untuk membiayai kegiatan tersebut.
"Itu yang kita luruskan, itu kembali ke dinas, jangan itu, itu tidak benar." ungkapnya kepada wartawan disela kegiatan seminar itu, Senin 17 Juli 2023.
"Bukan dibiayai, itu membiayai kepentingan sendiri dengan SPPD. Bukan di pungut, itu serapan anggaran namanya," jelas Bayu Sugiri.
Baca Juga: Mengendalikan Inflasi di NTT, Bank Indonesia Memperkuat Sinergi
Ia juga mengatakan, tidak ada keharusan dari kejaksaan seperti itu, saya yang meminta tolong kepastian ada nomenklatur kegiatan ini ada atau tidak, suapaya ketika mereka berangkat hari itu tentu alokasi dana yang sekolah dari dana BOS memang ada komponennya.
"Terlalu bodoh kalau saya mau lakukan itu, dua tahun enam bulan saya disini." ungkapnya.