Network
OKE FLORES.com - Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi saat ini, termasuk aktif sebagai pemerhati partisipasi. Amrunur Muhammad Darwan, Koordinator Bidang Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Nusa Tenggara Timur, mengatakan seruan Bawaslu berdampak pada sejumlah kecil pengawas pemilu, mulai dari Bawaslu RI hingga RT-RW dan KPPS.
Dalam pidatonya yang bertajuk “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”, Bawaslu NTT mengajak seluruh masyarakat, baik generasi muda, pemilih baru, penyandang disabilitas, ilmuwan, media, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi.
“Bawaslu dalam melaksanakan Pengawasan Pemilu tidak sendiri, tetapi mengajak kita seluruh masyarakat untuk melakukan pengawasan secara partisipatif. Kenapa kita harus libatkan masyarakat? Karena ada satu kondisi obyektif yang mesti kita pahami bahwa lembaga Badan Pengawas Pemilu secara hirarki dan struktur organisatoris memang tidak banyak memiliki sumber daya dan personalia untuk melakukan pengawasan terhadap peserta pemilu,” ujar Amrunur Muhammad Darwan, dilansir dari rri.co.id, Kamis 7 September 2023.
Baca Juga: Polres TTU Tetapkan Desa Napan Sebagai Kampung Bebas Narkoba
“Jadi peserta Pemilu itu ada Partai Politik ada 18 yang itu semua akan menjadi fokus pengawasan dari Badan Pengawas Pemilu. Yang kedua adalah teman-teman penyelenggara pemilu yaitu KPU, sampai yang ada ditingkat Desa nanti ada PPS, ada KPPS, terhadap semua proses yang dilakukan,” ucapnya lebih lanjut.
Muhammad Darwan juga menyampaikan banyak hal yang perlu dipersatukan antara Bawaslu dan masyarakat serta hal-hal lain agar pemilu 2024 dapat terselenggara secara adil, lancar, bebas, jujur, dan transparan.
“Kami Bawaslu Nusa Tenggara Timur mengajak, ayo mari kita semua seluruh elemen masyarakat, seluruh segmen, bersama-sama kita melakukan proses pengawasan agar penyelenggaraan pemilu 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Timur bisa berjalan secara adil, jujur, tidak ada intimidasi, tidak ada yang namanya kampanye hitam, tidak ada yang saling menjelekan antar pasangan calon atau calon, atau saling mencela dan seterusnya. Jadi tidak ada bentuk-bentuk kampanye yang kemudian itu merugikan para peserta pemilu yang ada,” kata Muhammad Darwan.
