Network
OKE FLORES.COM - Diduga, Kabupaten Indramayu menerima Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (BP-CBP) pada tahun 2024 tetapi tidak mencapai tujuan yang diharapkan.
Meskipun demikian, ini tidak menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Indramayu. Data BPS menunjukkan bahwa penduduk miskin di Kabupaten Indramayu turun menjadi 12,77% pada tahun 2022 dengan 227.432 KPM, dan turun menjadi 12,13% pada tahun 2023 dengan 260.190 KPM.
Bansos 2024 yang diberikan oleh pemerintah kabupaten Indramayu ternyata diawasi secara khusus dan dilaksanakan dengan strategi khusus melalui berbagai program.
Baca Juga: Intip Jadwal Pencairan KJP Plus Februari 2024, Akses Pendidikan Kepada Warga DKI Jakarta
Apakah Kabupaten Indramayu akan mendapatkan bansos beras pada tahun 2024? Lihat detail lengkapnya di sini.
Kenaikan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat
Pemerintah Kabupaten Indramayu menyatakan bahwa jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) di daerah tersebut meningkat.
Namun, peningkatan jumlah KPM tidak menunjukkan bahwa lebih banyak orang miskin di Indramayu.
Jumlah penduduk miskin di tahun 2023 turun dari 12,77% menjadi 12,13%, menurut data BPS.
Di tahun 2023, jumlah keluarga penerima manfaat meningkat dari 227.432 pada tahun 2022 menjadi 260.190.
“Jadi kelihatannya penduduk miskin bertambah, karena KPM juga naik. Padahal semua karena kami tidak cukup waktu melakukan verifikasi dan validasi data KPM,” ujar Nina Agustina. Dikutip AntaraNews, Rabu 07 Februari 2024.
Bupati Indramayu mengetahui bahwa beberapa orang yang sudah mampu tetapi tetap terdaftar sebagai KPM dan menerima bansos.
Nina berharap keluarga yang sudah tergolong mampu dapat memberi tahu petugas di lapangan tentang keadaannya agar bansos dapat diberikan kepada keluarga yang membutuhkan.
Sebagaimana diketahui, Bulog Indramayu dan Pemkab daerah tersebut telah memberikan Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (BP-CBP) 2024 kepada beberapa desa di wilayah tersebut.
Bupati Indramayu dan Pimpinan Cabang Perum Bulog Indramayu secara langsung mengawasi penyebaran bansos beras.
Pemerintah Indonesia menggunakan bansos beras, juga dikenal sebagai BP CBP, sebagai salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan.
Selain itu, untuk mengurangi pengeluaran publik, pemerintah juga memberikan bantuan berupa jaminan kesehatan, BPNT, dan PKH.
Di Indramayu, pemerintah kabupaten menerapkan strategi pengurangan kemiskinan melalui program sanitasi masyarakat, perbaikan akses jalan, dan program rumah tidak layak huni.
Selain itu, pemkab juga menerapkan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.***
