Network
OKE FLORES.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membuat pernyataan mengejutkan terkait kebijakan pemberian bantuan sosial (bansos) berupa beras untuk rakyat.
Pada awal tahun 2024, setelah pembagian terakhir, Jokowi menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan menjanjikan pemberian bansos beras lagi.
Namun, dalam pernyataannya tersebut, Jokowi juga mengungkapkan bahwa ada peluang bagi bantuan tersebut untuk berlanjut hingga Juni 2024 mendatang.
Kebijakan ini menciptakan diskusi luas di masyarakat tentang implikasi dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Sebagai salah satu program bansos yang telah berlangsung selama beberapa waktu, distribusi beras menjadi topik penting bagi banyak keluarga Indonesia yang mengandalkannya sebagai bantuan dalam pemenuhan kebutuhan pokok mereka.
Ketidaktertentuan akan berlanjutnya pemberian bantuan ini membawa implikasi besar bagi jutaan orang yang mengandalkannya.
Dalam konteks ini, kejelasan dan kepastian mengenai masa depan bantuan sosial menjadi sangat penting bagi rakyat.
Jokowi menegaskan bahwa keberlanjutan bantuan ini tidak bisa dijamin, namun demikian, ia memberikan sedikit harapan dengan menyatakan bahwa ada kemungkinan bantuan akan berlanjut hingga setidaknya Juni 2024.
Jokowi tidak ingin berjanji tentang penyaluran bantuan pangan berisi beras 10 kilogram bagi 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di Tanah Air hingga Juni 2024.
Dia menegaskan bahwa penyaluran bansos beras setelah itu akan bergantung pada kemampuan APBN, dan dia tidak ingin memberikan harapan sebelum anggaran dibuka Juni mendatang.
Dalam kunjungannya ke Kompleks Pergudangan Bulog Manggis di Kabupaten Bungo, Jambi, Kamis, 4 April 2024, Presiden ke-7 Republik Indonesia menyampaikan hal ini.
"Nanti kita akan melihat lagi APBN, kalau anggarannya memungkinkan nanti akan diteruskan lagi sampai Desember.
Tapi tidak janji, ya karena saya kan buka APBN dulu nanti bulan Juni, kalau dibuka, anggarannya memungkinkan akan diteruskan, tapi kalau tidak memungkinkan ya tidak.
Saya ngomong apa adanya lho," ujarnya.
"Nanti kita lihat lagi kalau anggaran APBN mencukupi akan dilanjutkan di Juli, Agustus, September Oktober, November, Desember.
Saya tidak janji, tapi nanti kalau kita buka lagi APBN-nya ada akan kita teruskan sampai Desember," ujar Jokowi.
Jokowi Soal Menterinya di Sidang Politisasi Bansos
Presiden Joko Widodo menanggapi panggilan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi kepada empat menterinya untuk hadir dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024.
Jokowi menegaskan bahwa dia tidak keberatan dan memberikan izin kepada empat menterinya untuk memberikan keterangan tentang berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap sebagai upaya untuk memenangkan Prabowo-Gibran.
"Ya, semuanya akan hadir karena diundang oleh MK, semua hadir," kata Jokowi dalam sesi keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, 3 April 2024.
Jokowi Soal Menterinya di Sidang Politisasi Bansos
"Ya, semuanya akan hadir karena diundang oleh MK, semua hadir," kata Jokowi dalam sesi keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, 3 April 2024.
Jokowi membenarkan pemanggilan tersebut dijadwalkan pada Jumat, 5 April mendatang.
"Hari Jumat akan hadir," ujarnya.
Jokowi lalu disinggung soal apakah empat menterinya diberi arahan khusus jelang menghadap MK.
"Menerangkan apa yang sudah dilakukan masing-masing menteri.
Kalau Bu Menteri Keuangan mengenai anggaran (APBN) seperti apa. Kalau Bu Mensos mengenai bantuan sosial dijelaskan seperti apa," kata Jokowi.
Empat menteri tersebut adalah Sri Mulyani, Menteri Keuangan, Tri Rismaharini, Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Airlangga Hartarto, Menteri Bidang Koordinator Perekonomian. ***
