OKEFLORES.com - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, mengungkapkan bahwa sekitar 3,3 miliar individu atau hampir setengah dari jumlah penduduk dunia, lebih banyak mengalokasikan dana untuk membayar bunga pinjaman daripada untuk investasi dalam pendidikan dan kesehatan.
“Namun, karena sebagian besar utang yang tidak dapat dipertahankan ini terkonsentrasi di negara-negara miskin, mereka dianggap tidak menimbulkan risiko sistemik bagi sistem keuangan global. Ini adalah ilusi,” ungkap Antonio Guterres dilansir dari pikiran-rakyat.com, Senin 17 Juli 2023.
Menurutnya, hal itu seharusnya menjadi perhatian bersama lantaran berisiko besar terhadap sistem keuangan global.
Baca Juga: Margarita Simonyan Diduga Jadi Target Pembunuhan oleh Ukraina
“3,3 miliar orang lebih dari sekadar risiko sistemik. Ini adalah kegagalan sistemik. Mungkin pasar terlihat tidak menderita, belum. Tetapi orang-oranglah yang menderita. Beberapa negara termiskin di dunia dipaksa untuk memilih antara membayar utang atau melayani rakyat mereka,” kata Antonio Guterres.
Antonio Guterres mengatakan, Dana Moneter Internasional (IMF) sudah menyatakan ada 36 negara yang berada dalam masalah utang. Sebanyak 16 negara lainnya membayar suku bunga yang tidak dapat dipertahankan kepada kreditor swasta dengan total 52 negara, jumlah tersebut hampir 40 persen dari negara-negara berkembang yang menghadapi masalah utang serius.
Said Abdullah sempat memperingatkan pemerintah hati-hati mengelola utang. Pasalnya, Pada 31 April 2023, posisi utang pemerintah Indonesia mencapai Rp7.848,8 triliun.
Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia mencapai 38,15 persen. Selain itu, porsi bunga utang terhadap PDB juga mengalami peningkatan sekira 2,0 persen.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023, pembayaran bunga utang diperkirakan mencapai Rp441,4 triliun atau sekitar 2,10 persen dari PDB, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 14,25 persen.
“Meskipun sejauh ini utang pemerintah terpola dengan baik, dan jauh dari batas atas 60 persen PDB, namun Pemerintah perlu membuat roadmap yang jelas dan terukur untuk mengurangi utang yang semakin membesar, agar utang yang besar ini tidak menjadi beban bagi generasi berikutnya,” kata Said Abdullah saat memimpin rapat kerja dengan pemerintah, 30 Mei 2023.
Kemenkes menyebut Anggaran Kementerian Kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 mencapai Rp85,5 triliun, atau sekira 47,8 persen dari total anggaran kesehatan sebesar Rp178,7 triliun. Di dalamnya termasuk pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 96,8 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar Rp46,5 triliun.
Anggaran Kesehatan dari APBN 2023 hanya 19,41 persen dari jumlah bunga utang yang harus dibayarkan Indonesia.***