OKEFLORES.com - Instruksi diberikan kepada Peringatan, Camat, dan Lurah untuk tetap netral saat menghadapi Pemilu 2024 mendatang. Tidak boleh ada kecenderungan atau keberpihakan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pejabat publik. Hal ini juga berlaku untuk Pilkada serentak yang akan digelar pada tahun tersebut.
Regulasi yang tegas mengatur tentang netralitas ASN harus ditegakkan baik oleh Camat maupun Lurah.
Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Suhajar Diantoro, dalam keterangan resmi dari Puspen Kemendagri.
"Kita itu harus netral, tidak boleh berpihak, mana yang berpihak pun sudah dijelaskan," ujar Suhajar.
"Apa yang boleh dan tidak boleh, tinggal menjalankan aturannya di lapangan," lanjutnya, melansir Pikiran-Rakyat Kamis 15 Juni 2023.
Baca Juga: Viral!! Berkas Sudah di Tangan Jaksa, Penyuap Mantan Wali Kota Bandung YM Segara Disidangkan
Selain itu, Suhajar juga menyebut masih ada camat dan lurah yang bekekrja tak profesional terkait netralitas yang ada.
Baca Juga: Wow!! Partai Gelora Minta DPR Gunakan Hak Angketnya Jika Sistem Pemilu Jadi Tertutup
Salah satu contohnya saat Pilkada Serentak 2020 karena masih ada sejumlah pelanggaran yang ditemukan dari camat dan lurah.
Dalam data yang dipublikasikan KASN, tercatat camat dan lurah plus jajarannya terlibat pelanggaran netralitas pada Pilkada Serentak 2020.
Tercarar ada sebanyak 189 pelanggaran atau 11,9 persen dalam kasus pelanggaran netralitas tersebut.
Bahkan jenis pelanggarannya pun bermacam-macam, contohnya seperti mengadapak kegiatan yang mengarah pada keberpihakan.
Kemudian ada kampanye hitam atau sosialisasi di media sosial (posting/like/komentar) dan datang ke deklarasi bakal calon.
"Camat dan lurah harus berintrospeksi diri karena regulasi sudah mengatur dengan jelas. Mereka harus memiliki prinsip yang kuat dalam menjaga netralitas," papar Suhajar.***