OKE FLORES.com - Pengamat politik Agung Baskoro menilai perubahan nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM) menegaskan bahwa KIM merupakan koalisi yang didukung oleh Presiden Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi.
Agung juga mengatakan, selama ini para menteri yang tergabung dalam Ketum Gerindra, PAN, dan Golkar kerap menempatkan Jokowi sebagai penasehat politik dan “pembangun” (raja), karena sudah terbukti demikian. selalu memenangkan pemilu di pemerintahan lokal, regional, lokal dan nasional.
"Apalagi ini diperkuat dengan narasi pembangunan ekonomi ala Jokowi dalam term Jokowinomics yang diangkat oleh pidato Prabowo seakan mempertegas bahwa Ia merupakan capres yang didukung oleh Presiden Jokowi dan siap melanjutkan legacy beliau," kata Agung dikutip dalam keterangan tertulis, dilansir Pikiran-Rakyat.com Rabu, 30 Agustus 2023.
Agung meyakini terpilihnya Joko Widodo sebagai raja dalam aliansi besar ini akan membuat KIM semakin kuat, sekaligus membuka jalan bagi pencalonan Wakil Presiden Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
"Karena bila di internal KIM semua Ketua Umum yang menjadi anggota, merekomendasikan nama-nama dirinya atau jagoannya, maka kebuntuan politik (political deadlock) bisa terjadi," tuturnya.
"Di titik inilah butuh jalan tengah (win-win solution) dengan memunculkan figur baru yang memiliki akseptabilitas dan elektabilitas yang mumpuni agar bisa diterima oleh semua ketua umum," ujarnya.
Agung mengatakan, tidak menutup kemungkinan hubungan KIM dan PDIP akan terus berkonflik atau lebih pada perebutan pengaruh Jokowi serta PKB dan Cak Imin. Sebab, kedua orang ini menunjukkan pengaruh elektoral atas nama tingkat kepuasan yang tinggi terhadap kinerja publik.
"Dukungan militansi relawan di sisi Presiden Jokowi dan penguasaan atas Jawa timur maupun pengaruh di ormas Nahdlatul Ulama di sisi Cak Imin," ujarnya.
Relasi KIM dan KPP
Lantas bagaimana hubungannya dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP)? Menurut Agung, dibandingkan PDIP, hubungan KIM dan KPP kalah karena selain memiliki akar sejarah dan kerja sama, konstituen ceruk pemilihnya banyak dan keduanya memiliki kedekatan pemikiran.
"Artinya, peluang koalisi besar dalam narasi pilpres putaran kedua akan lebih menguntungkan kubu KIM dengan Prabowo-nya jika capres-cawapres yang bertarung tetap 3 pasang hingga pendaftaran oleh KPU ditutup 25 November 2023," ujarnya.***