OKE FLORES.COM - Presiden Joko Widodo, atau yang akrab disapa Jokowi, mengungkapkan adanya indikasi pencucian uang melalui aset kripto senilai Rp 139 triliun. Hal ini disampaikan Jokowi dalam upaya pemerintah untuk memperketat pengawasan dan regulasi terkait aktivitas keuangan yang melibatkan aset digital.
Salah satu pola baru pelaku TPPU yakni lewat aset kripto. Jokowi mengungkapkan, indikasi pencucian uang di aset tersebut mencapai Rp 139 triliun.
"Data crypto crime report menemukan ada indikasi pencucian uang melalui aset kripto, ini sebesar 8,6 miliar dollar AS di tahun 2022. Ini setara dengan Rp 139 triliun, secara global.
Baca Juga: KABAR GEMBIRA! Pemerintah Siapkan Formasi Khusus Putra-Putri Terbaik Kaltim untuk ASN IKN
Bukan besar, tapi sangat besar sekali," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4/2024).
Dia menyampaikan, penanganan TPPU harus komprehensif dilakukan. Otoritas tidak boleh kalah dan ketinggalan untuk memberantas tindak-tindak pidana tersebut.
"Ini kita tidak boleh kalah, tidak boleh kalah canggih, tidak boleh jadul, tidak boleh kalah melangkah, harus bergerak cepat, harus di depan mereka. Kalau ndak, ya kita akan ketinggalan terus," kata Jokowi.
"Kita harus dua atau tiga langkah lebih maju dari para pelaku dalam membangun kerja sama internasional, dalam memperkuat regulasi dan transparansi, dalam menegakkan hukum yang tanpa pandang bulu serta pemanfaatan teknologi yang penting," ujar Jokowi.
Jokowi menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan lebih tegas dalam menangani praktik pencucian uang yang melibatkan aset kripto. Menurutnya, aset kripto dapat menjadi alat bagi pelaku kejahatan untuk mencuci uang atau mendanai aktivitas terlarang lainnya.
Langkah-langkah pengawasan dan regulasi yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan bahwa aktivitas perdagangan aset kripto di Indonesia sesuai dengan aturan yang berlaku.
Selain itu, perlu adanya kerja sama dengan lembaga internasional untuk memantau aliran dana yang terkait dengan aset kripto, terutama yang berasal dari aktivitas ilegal.
Pemerintah juga berupaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat terkait aset kripto, sehingga masyarakat dapat memahami risiko dan manfaat dari investasi di aset kripto. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat melakukan investasi secara cerdas dan berhati-hati.
Pernyataan Jokowi ini menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat dari potensi dampak negatif aset kripto, terutama yang berkaitan dengan pencucian uang.
Dengan pengawasan yang lebih ketat dan edukasi yang lebih baik, diharapkan praktik ilegal dapat diminimalisir dan sektor aset kripto dapat berkembang secara sehat di Indonesia.***