Network
JAKARTA, OKE FLORES.com - Abraham Liyanto, anggota DPD RI dari Nusa Tenggara Timur (NTT), mencontohkan, keberadaan BUMDes Badan Usaha Milik Desa di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak menghasilkan khas dana desa yang optimal.
“Yang berhasil mungkin tidak sampai 10 persen. Sisanya, tidak ada yang efektif meningkatkan perekonomian desa. Sangat jauh dari tujuan BUMDes dibentuk yaitu untuk meningkatkan ekonomi desa,” kata Abraham di Kupang, melansir sindikatpost, Senin, 24 April 2023.
Malah banyak BUMDes di NTT, kata dia, dibentuk hanya untuk habiskan anggaran dana desa yang dikucurkan pemerintah.
Baca Juga: BREAKING NEWS: Gedung Trans Studio Mall Terbakar Ratusan Pengunjung Terjebak Dalam Gedung
Kehadiran BUMDes, menurut dia, belum efektif karena asal dibentuk. Pembentukannya hanya memenuhi aturan. Dalam pengelolaan dan manajemen sama sekali tidak profesional.
“Temuan kami di lapangan, banyak BUMDes yang tidak punya laporan kinerja. Tidak jelas uang yang dialokasikan untuk BUMDes mau beli apa. Dananya sudah keluar dari kas desa dan habis dananya. Tapi tidak ada hasilnya,” ujar pemilik Universitas Citra Bangsa (UCB) Kupang ini.
Baca Juga: Berikut Partai-partai Resmi Dukung Ganjar Pranowo Jadi Capres 2024, Partai Ini Salah satunya..
Dia menyebut rata-rata BUMDes di NTT menerima dana Rp 200-300 juta per desa. Tiap desa rata-rata telah alokasikan anggaran untuk BUMDes selama 3 tahun terakhir. Itu artinya kucuran dana untuk BUMDes sudah mencapai Rp 600-900 juta per desa dalam 3 tahun terakhir.
“Di NTT, ada 3.030 desa, dikalikan Rp 600-900 juta berarti ada Rp 1,818 triliun hingga Rp 2,727 triliun dari dana desa telah disetor ke BUMDes. Dana itu hilang begitu saja karena BUMDes tidak jalan. Ini sungguh menyedihkan,” tutur senator yang sudah tiga periode ini.
