Politisi Senior PDIP Minta SBY Tetap Netral di Pilpres 2024

- 26 April 2023, 12:03 WIB
Politisi Senior PDIP Minta SBY Tetap Netral di Pilpres 2024
Politisi Senior PDIP Minta SBY Tetap Netral di Pilpres 2024 /Twitter

JAKARTA, OKE FLORES.com - Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Umar Hasibuan adalah politisi senior PDI Perjuangan (PDIP) mendesak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk tetap netral di Pilpres 2024.

Umar Hasibuan menanggapi melalui akun Twitter pribadinya. Dalam cuitannya, Umar Hasibuan menegaskan, seharusnya pernyataan itu ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Umar Hasibuan juga menyebut Jokowi tidak akan menjabat dua periode sebagai presiden jika SBY berpihak pada Prabowo Subianto.

Baca Juga: Ternyata Stiker Call Mandiri di ATM Dapat Kuras Saldo Rekening, Benarkah?

"Mustinya anda sampaikan itu ke presiden jokowi supaya netral. Kalau SBY mau waktu beliau presiden memihak prabowo mungkin jokowi gak akan jadi presiden tapi beliau netral. SBY itu negarawan ulung," ujar Umar Hasibuan dikutip WE NewsWorthy dari akun Twitter pribadi miliknya, Rabu, 26 April 2023.

Sementara itu, Ganjar yang juga Wakil Juru Bicara DPR RI mengatakan, tugas presiden adalah menjadi kepala negara dan pemerintahan sehingga menjaga keamanan negara dan nasional. Untuk itu, dia melihat penyelenggaraan Pilpres 2024 sebagai pertaruhan keamanan dan kenyamanan seluruh rakyat Indonesia.

Baca Juga: Guru Sertifikasi dan Non Dapat Kabar Baik dari Kemdikbud, Soal PPG dan Pencairan TPG Cair Ditanggal Berikut...

"Kita punya pengalaman Pemilu Presiden secara langsung di 2004 dan 2009 yang semuanya berjalan baik," ujarnya.

Saat itu, ia pun menegaskan bahwa SBY harus bertindak adil dan netral dalam Pilpres 2024 meskipun partainya (Partai Demokrat) memberi dukungan pada salah satu pasangan capres-cawapres.
 
Selain itu menurut dia, SBY harus memastikan netralitas TNI dan Polri dalam Pilpres karena netralitas tidak bisa ditawar.
 
"Netralitas TNI dan Polri adalah harga mati. Ketika TNI dan Polri 'main-main' dengan netralitas maka rusak demokrasi Indonesia," tegasnya.
 
Menurut dia, apabila ada anggota TNI dan Polri yang terlibat politik praktis maka atasannya harus memberikan sanksi tegas. Dalam hal tersebut menurut dia, Presiden pun harus tegas, jangan seolah-olah tidak terjadi sesuatu.***

 

Editor: Paulus Adekantari


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah