Network
JAKARTA, OKE FLORES.com - Tidak adanya sanksi terhadap DPP PDI Perjuanga untuk Gibran Rakabuming Raka bukan karena partai banteng moncong putih itu tidak bisa tegas. Namun, langkah ini dilakukan untuk mempertahankan dukungan Presiden Joko Widodo terhadap Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDIP.
Sebab, jika Gibran dihukum, kemungkinan besar keluarga Jokowi akan mengalihkan dukungannya ke Prabowo Subianto.
Demikian analisis Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago tentang PDIP tidak memberikan sanksi kepada Gibran meski mendampingi Prabowo dalam pertemuan dengan relawan pendukungnya di Solo akhir pekan lalu.
"Soal sanksi, tentu enggak segampang itu bagi PDIP berikan sanksi kepada anak presiden. Apalagi secara posisi tawar-menawar politik, (Jokowi) kan jadi king maker di 2024, artinya kalau sanksi lebih kuat ke Gibran tentu akan lebih mudah sikap keluarga Jokowi mendukung Prabowo hari ini," kata Arifki kepada Kantor Berita Politik RMOL melalui sambungan telepon, melansir RMOL.id, Selasa 23 Mei 2023.
Di sisi lain, jika Gibran memang disanksi, tentu akan berpengaruh pada dukungan Jokowi terhadap Ganjar.
"Kalau disanksi berat ini akan beresiko untuk PDI Perjuangan. Tentu secara kultur politik maupun kelembagaan presidenan, (bisa) mempersulit ruang Ganjar untuk didukung Pak Jokowi," jelas Arifki.
Dalam hal ini juga bahwa DPP PDIP lebih memilih jalan yang aman, dengan tidak memberikan sanksi berat, tetapi berupa teguran kepada Gibran.
"Sudah diberikan nasihat-nasihat," kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Gedung DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 22 Mei.
Alasan pimpinan DPP tidak memberikan sanksi karena PDIP menganut sistem gotong royong dan musyawarah. Artinya, semua masalah harus didiskusikan sebelum keputusan dibuat.
"Kita ini kan partai gotong royong. Partai musyawarah. Di situ berbeda, tadi Pak Komar memberikan penjelasan, kalau sudah senior partai kemudian tidak memahami perintah Ibu Ketua Umum, kebijakan partai itu lain persoalan," terang Hasto.***
